Label

Selasa, 19 Februari 2013

Semua BUMD Harus Diaudit


-BRK Harus Mengangkat Perekonomian Masyarakat Menengah ke bawah
-Riau Air Sebaiknya Tutup Dulu

PEKANBARU (***)--Mengingat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Riau tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, kecuali Bank Riau Kepri (BRK), anggota DPRD Riau menyarankan agar semua BUMD dilakukan audit. Audit tersebut dilakukan mestinya sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal tersebut dikatakan anggota komisi B, DPRD Riau, Mansur HS, Jumat (15/2) di ruang komisi B. Dia juga menilai, meskipun BRK memberikan keuntungan kepada daerah selama ini, namun program harus terarah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kita jujur saja, satu-satunya BUMD yang sehat hanyalah Bank Riau Kepri. Harapan pemegang saham, sama dengan harapan kita bahwa ke depan devidennya harus lebih tinggi lagi.Namun, akan menjadi percuma tinggi, kalau tak bisa memberdayakan UMKM,"kata politisi PKS ini.

Dia memberikan apresiasi kepada BRK terkait telah dilaksanakannya RUPS. Kaitannya dengan BUMD lainnya, Mansur HS menyarankan agar segera mengikuti jejak BRK. Namun, dia juga menyayangkan, sebelum RUPS tidak ada dilakukan audit.

"Kaitannya dengan BUMD yang lain, terkait RUPS BRK, semestinya diikuti oleh BUMD yang lain. Tapi masalahnyan tak ada satupun BUMD yang melakukan audit. Harusnya semua BUMD mesti diaudit. Itu dilakukan sebelum RUPS dilaksanakan,"katanya.

Terkait PT. Riau Air, Mansur mengungkapkan kata-kata pesimis bahwa perusahaan penerbangan masyarakat Riau itu akan kembali beroperasi tahun 2013 ini. Bahkan dia menyarankan agar Riau Air ditutup dulu sambil menggaet investor. itupun, kata dia kalau masih memungkinkan pihak ketiga mau berinvestasi.

"Khusus Riau Air, saya punya pandangan bahwa itu agak susah. Saya punya saran tutup saja dulu, sambil menunggu lembaran baru, atau investor yang baru,"katanya.

Dia juga mempertanyakan, kenapa pemprov Riau getol untuk mengoperasikan Riau Air. Apalagi, perusahaan itu telah di klaim pailit oleh pengadilan dan komisi B sendiri tidak akan mengucurkan anggaran baik untuk gaji pegawai maupun untuk operasional.

"Kenapa dihidupkan kembali, kan sudah pailit. Apa lagi yang diharapkan dari Riau Air. Kita tidak akan mengucurkan anggaran, baik untuk gaji atau untuk operasional,"tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan agar pemegang saham bisa belajar ke provinsi Papua dan Sumatera Utara. Sebab, di 2 provinsi itu tidak punya pesawat namun bisa menyewa serta memberikan keuntungan yang lebih bagi daerahnya. Sedangkan,  keadaan Riau Air sekarang sangat memprihatinkan.

"Jika ada kemauan pemegang saham, maka mesti belajar sama Papua dan sumut. Dia tak punya pesawat namun dia sewa, tetapi memberikan keuntungan bagi daerah itu,"katanya.

Dia juga menceritakan, 3 unit pesawat Riau Air hanya terparkir di rongsokan Bandara Halim Perdana Kusuma. Padahal, pajak parkir mesti terus dibayar setiap tahunnya.

"Saya juga tak tahu, diapakan 3 pesawat itu bagusnya. Jual perkilo juga tak mungkin,"tutupnya. (ynl)

Sungai Kulim Ditutup, Aliran Dialihkan Ke Gorong-Gorong dalam Kebun

--Komisi A Nyatakan Tindakan Itu Menyalahi Hukum
--Warga Minta Sungai Dinormalisasi

PEKANBARU (***)--Sepanjang 30 Km sungai Kulim,  yang membelah kecamatan Perhentian Raja di Kabupaten Kampar ditutup paksa atau ditimbun oleh sebuah perusahaan perkebunan sawit. Sedangkan aliran sungai itu dialihkannya dengan membuat sistem gorong-gorong di dalam kebun seluas 300 hektare itu.

Camat Perhentian Raja, Huzairy  mengatakan pihak perusahaan dengan nama PT. Sinar Delhi sudah melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Sungai yang bermuara ke sungai Kuantan tersebut, dulu mempunyai lebar 15 meter. Sungai yang juga diharapkan masyarakat sebagi sumber pendapatan dan pengairan itu kini sudah ditimbun dan ditanami sawit.

"Kami menginginkan sungai kulim itu dinormalisasi kembali. makanya, kami berharap betul kepada pemerintah melalui DPRD Riau ini. Sebab, pihak perusahaan melakukan ini sudah sejak tahun 2010 lalu,"katanya kepada Harian Vokal, usai hearing dengan komisi A, DPRD Riau, Selasa (19/2).

Pihaknya sangat mengecam tindakan perusahaan yang menutup aliran Sungai Kulim secara sepihak dan tanpa memikirkan akibatnya. Bahkan dia mempertanyakan, apakah perusahaan itu tidak tahu dengan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang melarang menutup, mengalihkan dan memotong badan sungai atau anak sungai.

Penutupan Sungai Kulim itu, katanya, juga telah menghilangkan situs sejarah masyarakat di kecamatan Perhentian Raja. Sebab, sinopsis yang ditulis oleh para tokoh masyarakat diketahui bahwa Sungai Kulim merupakan sejarah lahirnya nama Perhentian Raja.

''inikan jelas perbuatan melawan hukum. Maka, kami berani saja menempuh jalur hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan PT Sinar Delhi itu. Sebab, kami sudah turun dan kroscek ke lapangan,'' tegasnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, bahwa pada Selasa lalu dia sudah turun ke lapangan  bersama Kepala Desa Lubuk Sakat. Hal itu juga diakui oleh kepala Desa Lubuk Sakat, Yusriandi pada kesempatan yang sama. Dia menjelaskan,  Sungai Kulim yang mengaliri tiga desa yakni, Desa Perhentian Raja, Desa Lubuk Sakat dan Desa Kampung Pinang merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat khususnya pencari ikan.

"namun, ulah pengusaha yang tidak taat aturan, sungai tersebut ditutup paksa lalu ditanami kelapa sawit hingga tidak tampak lagi kalau tempat itu adalah aliran Sungai Kulim,"katanya.

Bukan hanya mata pencaharian sebagian masyarakat yang hilang, tetapi juga menyebabkan desa tersebut terendam banjir. Sebab, debut aliran sungai dari hulu tidak lagi mampu ditampung oleh gorong-gorong yang dibuat perusahaan tersebut.

"Bahkan, Kantor Polsek Perhentian Raja yang berada di Lubuk Sakat itu juga ikut terendam. Belum lagi rumah warga di desa kami,"katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Kaukus Global Trasparansi (KAGOTRA), Roni Edward B meminta agar komisi A, DPRD Riau segera turun kelapangan. Komisi A juga diminta agar memanggil langsung PT Sinar Delhi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

"Saya berharap betul kepada komisi A, DPRD Riau,supaya tidak dibiarkan masalah ini berlarut-larut. Semestinya, komisi A segera panggil dan adakan hearing dengan masyarakat setempat,"katanya.

Menanggapi hal itu, ketua komisi A, Masnur, menyebutkan bahwa tindakan perusahaan itu adalah tindakan yang salah menurut hukum dan tergolong merusak lingkungan. Sebab, dampak yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan itu, sangat mengancam kehidupan warga. Apalagi dengan terjadinya banjir di desa Lubuk Sakat.

"ya, ini tindakan yang memang sangat salah. Apalagi dampak dari perbuatan perusahaan itu sangat luar biasa. Kita juga sudah cek ke lokasi, memang terjadi penimbunan. Pertama bagi mereka pihak perusahaan, untuk melewati kendaraan mereka masuk ke dalam perkebunan,"kata Masnur. 

Namun, jelas Masnur, sepanjang komunikasi komisi A dengan PT. Sinar Delhi tidak ada yang mengaku bahwa penimbunan sungai itu dari perusahaan tersebut. Bahkan, dia mengaku itu tindakan pribadi atas nama Jimiahua.

"katanya tidak ada PT Sinar Delhi, yang ada hanya Jimiahua, sebab kepemilikannya pribadi,"ungkap Masnur mengulangi pembicaraannya dengan pihak perusahaan.

Untuk itu, Masnur berjanji akan memanggi pihak perusahaan termasuk Jimiahua itu untuk hearing Selasa depan. Dia juga berencana memintai keterangan dan izin atas perusahaan mereka.

"kita akan minta izin mereka. kita cek dulu, apa alasan nya membuat kerjaan menutup sungai begitu. Minggu depan kita undang  mereka untuk hearing,"tutup Masnur. (ynl)

PETI di Kuansing Ibarat Lingkaran Setan

-Kegiatan Terorganisir, Polisi Harus Basmi Pelaku
-Masyarakat Dilarang Menerima Fee dari Pelaku Tambang
-3 Bulan Lalu Temukan Oknum TNI

PEKANBARU (***)--Menyikapi maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai  Kuantan, komisi A DPRD Riau melakukan Hearing dengan Polres Kuansing, Selasa (19/2). Polres  kuansing yang diwakili oleh Wakapolres Kuansing, Kompol Haldun, Kabag Ops, Kompol Aswar dan  Kasat Reskrim, AKP Tryanto menjelaskan kepada komisi A, polemik dan kerumitan membasmi PETI di  Kuansing.

Sebelumnya, ketua komisi A, Masnur mengatakan tindakan penambang emas tanpa izin sudah  sangat keterlaluan. Para penambang saat ini tidak hanya menyedot aliran sungai Kuantan saja, tetapi  sudah mulai masuk di kawasan kebun masyarakat. Sedangkan, tindakan aparat keamanan belum dapat menghentikan.

"Ini sudah menjadi lingkaran setan. Kadang-kadang saat aparat razia, pelaku tambang sudah mengetahuinya alias bocor. Selain itu, ada fee yang diterima unsur masyarakat sehingga pertambangan tanpa izin ini terus berlanjut,"kata Masnur. 

Dikatakan Masnur, pertambangan tanpa izin ini hampir terjadi di 15 kecamatan di Kabupaten Kuansing. Dia mempertanyakan, kalau dibiarkan  kejadian itu terus berlanjut, sampai kapan polemik ini akan selesai. Apalagi ada dugaan-dugaan oknum yang melindungi ini.

"Ini sama dengan pemburu ilegal loging, tak bisa dibrantas. padahal, 12 kubik air perjam bisa dihisap oleh mesin PETI. Bahkan, ini sudah sampai ke kebun karet orang. Polisi, mestinya harus menangkap. Kalau pelaku lari, kan bisa diketahui juga,"katanya.

Sedangkan anggota komisi A, James Pasaribu mengatakan PETI  lebih parah dari ilegal loging di Riau. Dia mempertanyakan, bagaimana lingkaran uang dari hasil pertambangan itu. Tentu saja, katanya, sudah terorganisir secara jelas sehingga masyarakat enggan untuk menghentikan tambang tradisional itu.

"Saya tanyakan, apakah ini memang masyarakat sendiri, atau ada cukong di belakangnya. Saya kira,
ini ada yang jual dam beli dan ada yang  menunggangi. Saya sayangkan kades dan kepala adat juga mendapat fee atas lingkaran penjualan ini.  Tentu sudah ada yang mengorganisir, sehingga susah dibasmi. Saya ingin, pihak kepolisian mengejar kearah sana, atau siapa pelaku dibalik pelaku tambang itu sendiri,"kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, anggota komisi A, Hazmi Setiadi justru mempertanyakan kemungkinan pemkab Kuansing untuk membuka pertambangan resmi. Alasannya, dengan potensi emas yang dimiliki Kuansing, bisa dimanfaatkan hasilnya secara baik.

"Kalau kandungan emasnya banyak, seharusnya duduk bersama, apakah dibuka pertambangan,"katanya.

Sedangkan usulan ini sudah dibantahkan Masnur, sebab membuka peluang untuk tambang emas sama artinya merusak lingkungan. Sehingga pelaku tambang semakin leluasa untuk menyedot sungai atau lokasi potensi emas.Sedangkan Kasat reskrim Polres Kuansing, AKP Tryanto mengungkapkan pihaknya sudah pernah menangkap alat berat yang digunakan untuk PETI. Alat berat itu punya salah seorang pengusaha tambang emas yang bernama Pak Cik. Sampai hari ini, Pak Cik, katanya masih menjadi DPO Polres Kuansing.

"Kita sudah menangkap alat berat, ini yang membiayai  pak cik, tapi dia masih DPO sampai hari ini,"katanya.

Wakapolres Kuansing, Haldun  mengatakan, pihaknya juga sudah melaksanakan pencegahan, sosialisasi dan himbauan pelarangan agar masyarakat menghentikan PETI. Selain itu, juga telah melaksanakan razia serta patroli rutin. Anehnya, 3 bulan yang lalu, ketika ada razia dia terpaksa bersitegang dengan pihak TNI. Sebab, beberapa tambang ternyata dilindungi oknum TNI. Kejadian itu sudah dilaporkan, sehingga TNI tersebut ditangani oleh POM. Haldun mengatakan, cara untuk membasmi PETI di Kuansing dengan bersepakat menolak fee dari pengusaha tambang ilegal itu. Sebab, pengusaha tambang kebanyakan memberikan fee kepada tokoh masyarakat, pemuda  dan bantuan sosial untuk rumah ibadah.

"seandainya semua elemen masyarakat sepakat tidak terima fee, saya kira bisa mengurangi. Tapi kalau menerima fee, ini ancaman bagi pihak kepolisian. Sumbangan, untuk masjid pun jangan diterima. Tentu aturan ini harusnya datang dari Ini dari bupatinya,"katanya.

Meskipun demikian, Wakapolres saat diwawancara Harian Vokal, usai hearing mengatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut . Dia juga berniat akan melakukan duduk bersama antara pemkab, polres, tokoh masyarakat untuk mencari solusi atas PETI tersebut. (ynl)

Selasa, 25 Desember 2012

Waspadai Kemasan Kadarluarsa Dalam Parsel

Laporan : Mayonal Putra


PEKANBARU (VOKAL) -- Pada Perayaan Natal dan tahun baru seringkali dimanfaatkan para pedagang parsel untuk meraup untung, dengan menawarkan beranekaragam isian makanan dan minuman yang menarik dalam parsel.

Namun kesempatan itu juga tidak jarang dimanfaatkan para pedagang untuk memasukkan barang-barang kadarluarsa, atau kemasan rusak, dengan harapan, bisa mendapatkan untung lebih.

Menyiasati hal ini, pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru menggelar pemeriksaan makanan dan minuman di toko-toko Pekanbaru selama liburan natal hingga tahun baru mendatang.  Selain melakukan pemeriksaan pihak BPOM juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai dan hati-hati terhadap kemasan kadarluarsa.

Kepala BPOM Pekanbaru, I Gde Nyoman Suandi mengatakan, dari sekian banyak pemeriksaan yang dilakukan di 12 kabupaten dan kota di Riau, hingga saat ini Pekanbaru rekor atau terbanyak kedapatan. Sedangkan pemriksaan itu akan berlangsung hingga menjelang pergantian tahun ini.

"Sejak menjelang Natal dan tahun baru  biasanya memang dimanfaatkan sebagian pedagang untuk menjual parsel yang berisikan kemasan rusak dan kadarluarsa. Menyiasati itu, kita pun turun untuk melakukan pemeriksaan yang masih sedang berlangsung hingga pergantian tahun mendatang" ujarnya saat dikonfirmasi Harian Vokal melalui jaringan seluler, Selasa (25/12).

Ada pun barang-barang yang rentan dimasukkan para pedagang parsel yang tidak bertanggung jawab biasanya adalah jenis minuman kaleng, makanan kemasan plastik dan kaleng, dan beberapa jenis makanan dan lainnya.

"Mudah-mudahan upaya kita ini memberikan yang terbaik buat masyarakat. Bagi yang kedapatan tentu ada proses selanjutnya. Yang jelas sekarang kita lakukan tugas sebaiknya,"tutupnya. (ynl)

Reses Anggota DPRD Riau, Abu Bakar Siddik Diarak Keliling Kampung

Laporan: Mayonal Putra

KUANSING (VOKAL)--Sekretaris komisi C DPRD Riau diarak berkeliling kampung oleh ratusan warga desa Tanah Bekali, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dengan rebana dan talempong, dalam kunjungan reses ke daerah tersebut, Minggu (24/12).

Pantauan Harian Vokal, antusias penyambutan wakil rakyat kuansing ini sudah ditunggu-tungu sejak pagi. Dari anak-anak hingga orang tua tumpah ruah menunggu kedatangan Sekretrais komisi C ini.
Begitu rombongan mobil anggota DPRD Riau ini menepi di halaman rumah kepala desa, sontak musik rebana dan talempong bergemuruh dan masyarakat berdatangan. Dari rumah tersebut, Abu Bakar Siddik diaraka berkeliling menuju balai adat.

Ditengah arak-arakan, sejumlah ibu-ibu sedang memasak konji (semacam makanan khas Kuansing,red) dalam kuali besar. Abu Bakar langsung saja mengunjungi kegiatan memasak Konji tersebut dan ikut mengaduk-aduknya dengan sendok yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter itu. Kemudian, arak-arakan dilanjutkan ke balai adat terbuka, tepat di pinggir sungai kuantan.

Dengan corong yang telah disediakan, langsung saja kepala Desa, Ijasman memanggil masyarakatnya agar kembali berkumpul ke Balai adat guna menyampaikan aspirasinya.

Dalam sambutannya, Ijasman  menyampaikan bahwa ABu Bakar Siddik merupakan wakilnya yang paling berjasa untuk kemajuan daerahnya. Seperti penyediaan listrik, meskipun bukan listrik PLN, serta infrastruktur jalan.

“Abu bakar bukanlah orang lain di kampung ini, dia telah berjasa di kampung kami. Maka kami berbondong-bondong mendengar kabar dan juga sekaligus menyampaikan aspirasi," kata Kades Tanah Bekali, Ijasman kepada Harian Vokal.

Dikatakan Ijasman, salah jasa Abu Bakar adalah mengadakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk desa tersebut. Karena, mengharapkan listrik PLN bisa masuk ke daerah tersebut, sangat tidak mungkin. Sebab, biaya mendatangkan listrik PLN sangat besar  dan belum terjangkau oleh masyarakat setempat yang mengantungkan mata pencaharian pada karet.

Diharapkan Ijasman, agar semua wakil rakyat dapil Kuansing melakukan kerja yang benar-benar membantu masyarakat. Bahkan dia mencontohkan jasa perjuangan Abu Bakar yang  membuat daerah tersebut bisa melangkah ke depan.

Dari banyaknya aspirasi masyarakat, Abu Bakar mengatakan akan lebih memperjuangkan daerah. Terkait PLTS yang belum bisa dinikmati semua masyarakat, Abu berjanji akan mengusahan yanbg lebih besar lagi.

"PLTS ini baru untuk 600 kk. Kalau bisa nanti kita tambah. Karena, ini wattnya juga kecil. Ini merupakan perjuangan kita di APBD 2012 lalu,"tutup Abu Bakar. (ynl)

APBD Riau 2013 Fantastis,

Jalan Provinsi Masih Belum Bebas Dari Jembatan Kayu



laporan; Mayonal Putra

KUANSING (VOKAL)-Meskipun jumlah APBD 2013 sangat fantastis, Rp 8,362 triliun, hal itu tidak berbanding lurus dengan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Masih banyak jalan provinsi yang belum bebas dari jembatan kayu dan jalan tanah yang tak bisa dilewati kendaraan biasa. Hal itulah yang ditelusuri sekretaris komisi C, DPRD Riau jalan akses menuju desa terisolir, Pangkalan Indarung, kec. Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

"Meskipun APBD besar, 2013 ini jalan provinsi belum bebesa juga dari jembatan kayu dan jalan tanpa aspal,"katanya kepada Harian Vokal, Minggu (21/12) lalu.

Perjalanan menuju desa paling ujung di kabupaten tersebut hanya lah 60 km. Dari ibukota kabupaten Kuansing, Teluk Kuantan, sepanjang 21 km masih menempuh jalan beraspal sampai di desa Muara lembu, kecamatan Singingi. Dari desa muara lembu arah ke Barat terbentang ruas jalan provinsi 29 km. Jalan sepanjang 29 km tersebut merupakan satu-satunya akses menuju desa pangkalan indarung, melewati hutan belantara tanpa aspal dan masih tersisa 2 jembatan kayu.

"Dari Rp 2,3 triliun anggran untuk dinas PU di 2013, baru dianggarkan Rp 1 miliar saja untuk perbaikan 1 jembatan Timbahan, di desa pulau padang. sedangkan jembatan kayu 1 lagi, yakni jembatan sungia Tolang belum bisa dianggarkan,"ungkap Abu Bakar Siddik sembari meninjau keadaan jembatan kayu Sungai tolang yang separuhnya mulai amblas.

Diceritakannya, sempat hilang Rp 1 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut pada pembahasan anggran bersama SKPD di komisi C.  Kemudian dipertanyakannya, dan meminta agar permintaan perbaikan jembatan  sepanjang 25 m itu dikembalikan Rp 2 miliar.

"Anggaran pertama Rp2 miliar untuk jembatan timbahan ini, tetapi dirasionalisasi akhirnya tinggal Rp 1 miliar. padahal kerbutuhan membuat jembatan pengganti jembatan kayu ini Rp 2 miliar, akhirnya, alhamdulillah dapat Rp 2 miliar. Sedangkan jembatan Sungai tolang belum lagi dianggarkan, mudah-mudahan bisa di APBD perubahan nanti,"katanya.

Sementara itu, dari catatan Harian Vokal, Komitmen  Dinas PU Provinsi Riau dengan Komisi C, DPRD Riau membebaskan jembatan kayu yang masih ada di ruas jalan provinsi.  Sedangkan, anggaran untuk daerah kecamatan Singingi saja, sebagai jalan menuju perbatasan dan tembus ke kabupaten Sijunjung Sumatera barat itu, hanya menganggarkan untuk 1 jembatan saja. Menurut Abu Bakar Siddik, pihaknya juga pesimis dengan komitmen Dinas PU tersebut.

"Melihat anggaran, kita masih pesimis dengan komitmen itu. Harapan kita UPTD yang dibentuk Dinas PU  bisa mengfungsikan jalan yang putus, agar perekonomian masyarakat terisolir tetap bergerak,"katanya.

Sementara itu, anggota komisi A, DPRD Kuansing Endri Yupet berjanji akan mengatasi masalah-masalah ringan yang terjadi di ruas jalan provinsi. Kalau ada jembatan yang putus, maka kabupaten akan menganggarkan melalui dana Bantuan Bencana Alam.

"Kalau putus untuk menyelamatkan warga dari akses kita anggarkan di kabupaten melalui dana bencana alam. Kalau menunggu provinsi tentu akan lambat bantuan yang diterima penduduk,"katanya. Sedangkan, H. Zamal usman z, Humas Kontraktor, PT. Kerja sama yang menangani jalan tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2013 sudah ada pembenahan jalan berupaya rigid payvament sepanjang 1 km dan aspal fleksibel 2 km dengan lebar 5 m di titik-titik terjal. Hal tersebut merupakan anggaran sejak 2009 sebesar Rp 5,5 m, 2011 sebesar Rp 7,5 miliar dan 2012 di APBD perubahan Rp10 miliar.

"Khusus untuk jalan pemerintah provinsi bersama komisi C DPRD Riau telah pula menggarakan di APBD  murni 2013, Rp 7 miliar. Ini hanya untuk jalan, untuk jembatan baru Rp 2 miliar,"katanya.  (ynl)

Rp500 M Anggaran Disdik Riau, Tidak Menjamin Sekolah Bebas Rusak

PEKANBARU (VOKAL)- Dari RP8,382 Triliun APBD Murni Riau tahun 2013 yang telah disahkan Anggota DPRD Riau minggu lalu, Rp500 Miliar lebih di antaranya untuk anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau selama tahun 2013. Kalkulasi itu sudah termasuk  Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Tetapi, anggarkan sebesar itu bukanlah jaminan untuk sekolah terbebas dari kerusakan infrastruktur.

Hal tersebut dikatakan wakil ketua komisi D, sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau kepada Harian Vokal, Senin (24/12).  Menurutnya, anggaran untuk membebaskan sekolah dari berbagai kerusakan idealnya Rp 1,6 triliun untuk tahun 2012 ini.

“Anggaran untuk Disdik Riau kita sepakati Rp500 Miliar lebih. Meskipun sudah disepakati anggaran tersebut tidak bisa menjamin bahwa di tahun 2013 nanti, seluruh sekolah se-Riau tidak ada yang rusak lagi. Idealnya harus ada  Rp1,6 Triliun,  maka tidak akan ada lagi sekolah yang rusak di seluruh Kabupaten/Kota di Riau ini,” katanya.

Dia mengakui, alokasi anggaran untuk pendidikan masih sangat minim. Padahal, sekolah yang rusak di Riau sangat banyak.  Dia juga memastikan, alokasi Rp 500 miliar untuk bidang pendidikan terbebas dari  anggaran "siluman" atau anggaran titipan dari berbagai pihak.

"Tidak ada sama sekali. Rp 500 miliar ini kita bahas dan sudah kita kaji sebelumnya di komisi bersama TAPD. Bahkan, ini masih kurang dan belum 20 persen dari APBD untuk pendidikan,"katanya.

Dia juga mengharapkan, agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan Dinas Pendidikan provinsi Riau  meskipun masih tergolong sedikit.

“Kita berharap, anggaran itu sangat bermanfaat dan tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Riau,” tutupnya. (mayonal)

Selasa, 20 November 2012

Dahlan, Wartawan, dan Pahlawan Antikorupsi



Kita merasa sangat beruntung punya menteri seperti Dahlan Iskan. Sebab, “sakit hati” rakyat Indonesia selama ini menjadi terlampiaskan ketika Menteri Negara BUMN itu mencoba “menantang arus”,  ketika dia mengungkap praktik pemerasan, minta upeti, dan modus lainnya yang dilakukan sejumlah oknum wakil rakyat di DPR RI terhadap BUMN.

Praktik yang diungkap Dahlan Iskan, walau sebatas pemerasan di BUMN, namun bukan berarti tak ada lagi borok para oknum wakil rakyat yang terhormat itu yang patut diungkap. Dulu pernah heboh soal sejumlah wakil rakyat yang menjadi calo anggaran untuk pembangunan di daerah, tapi tak ada yang berani mengungkap dan melaporkannya. Sehingga rakyat hanya gigit jari. Geram dengan ulah oknum wakil rakyat yang membuat rakyat merasa dikhianati.

Baru ketika heboh kasus Hambalang, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding sejumlah wakil rakyat menerima sejumlah uang. Seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang di gedung KPK, Rabu (7/11) malam, Nazaruddin menyebut mantan Ketua Komisi X DPR RI, Prof dr Mahyuddin NS SpOG ikut menikmati uang senilai Rp10 miliar hasil korupsi proyek Hambalang. Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama lain di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, termasuk (diduga) Andi Malarangeng menerima Rp20 miliar.

Kasus yang diungkap Dahlan menjadi sangat heboh karena dianggap membuka aib kader partai politik terkemuka dan memutus mata rantai (kader) partai tersebut untuk menjadikan BUMN sebagai sapi perahan. Kalau Dahlan Iskan tak punya urat nyali, mungkin hal yang selama ini menjadi rahasia umum itu, dianggap sebagai angin lalu saja.

Setelah menyebut dua nama wakil rakyat yang memeras BUMN, Dahlan kembali menyerahkan nama-nama oknum anggota DPR diduga pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK). Dari enam nama yang disampaikan, beserta kronologi kejadiannya, satu nama malah mendapat pujian Dahlan karena dianggap telah mencegah pemerasan terhadap BUMN.

“Ternyata total sembilan nama (dua nama di tiga peristiwa diserahkan Senin, 5/11,  red). Satu orang berada di dua peristiwa, dan satu orang lagi justru harus saya puji,’’ ujar Dahlan seperti ditirukan Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi, Rabu (7/11) kemarin (Riau Pos, 9 November 2012).

Dahlan tidak akan menyerahkan lagi nama-nama lain, kecuali keadaan berkembang. Mengenai hal itu, Dahlan memiliki alasan tersendiri. Mantan Dirut PLN ini ingin lebih fokus membenahi BUMN.

Bagus juga strategi Dahlan, yang sepertinya  sedang menerapkan strategi layaknya seorang pemain poker. Jika ingin menang, maka tidak boleh terburu-buru membuka semua kartu, karena pada akhirnya saat semua dibeberkan secara gamblang pada satu waktu, dikhawatirkan kasus ini akan menguap sebagaimana kasus-kasus lainnya di masa lalu.

Dan dengan membeberkan nama-nama oknum secara bertahap, bukan tanpa kesengajaan karena sesungguhnya hal ini telah direncanakan dengan baik. Selain mengharapkan efek tekanan bayangan ketakutan secara personal pada para terduga yang inisialnya telah disebutkannya, sembari berharap para terduga yang dilaporkan tapi tak disebutkan inisialnya kepada pers, kecuali dipaparkan oleh BK DPR, mengambil langkah ceroboh sehingga akan lebih memperkuat bukti atas dugaan pemerasan ini.

Dahlan mengaku akan tetap berkomitmen mencegah terjadinya kongkalikong atau pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oknum anggota DPR. “BUMN juga dikenal sebagai sarang korupsi. Tugas saya juga berat. Mungkin lebih berat dari teman-teman DPR,’’ tambahnya.

Dituduh Fitnah
Apa yang dilaporkan Dahlan dituding beberapa anggota DPR sebagai fitnah. Mencemarkan nama baik, karena laporannya dinilai kurang bukti. Dahlan menegaskan bahwa informasi yang diberikan ke BK DPR bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika berkonsekuensi hukum, Dahlan pun sudah siap dengan resiko yang bakal dihadapinya.

“Kalau yang saya serahkan itu tidak dianggap bukti, saya tidak tahu lagi niat memberantas korupsi di negeri ini, sungguh-sungguh nggak,” ungkapnya.

Mungkin banyak wakil rakyat di DPR yang tidak tahu bahwa Dahlan itu  seorang wartawan. Karena wartawan, jelas tidak mungkin data dan fakta yang diungkap asal bunyi (asbun) saja dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dahlan menjadi wartawan sejak 1975, dimulai dengan menjadi wartawan di sebuah koran kecil di Samarinda, Kalimantan Timur. Setahun kemudian, 1976, ia menjadi wartawan majalah berita mingguan Tempo. Sejak 1982 Dahlan Iskan memimpin suratkabar Jawa Pos. Di bawah Jawa Pos Group, ada 80 lebih suratkabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai wartawan, sudah pasti informasi, data dan fakta yang disampaikan ke BK DPR sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dahlan bukanlah anak kemarin sore. Dahlan pun tak ada maksud mencari popularitas atau sensasi. Alangkah bodohnya logika kita mempercayai tuduhan miring tanpa bukti tersebut. Sebagai wartawan dan orang media, apalagi pejabat negara selevel menteri, beliau pastinya telah mereview, mengevaluasi, dan memverifikasi bukti-bukti dari jajaran pejabat BUMN yang menjadi sumber data sekaligus saksi utama pemerasan ini.

Saya menjadi ingat kata teman saya yang juga mantan wartawan majalah Tempo, Fachrul Rasyid, bahwa wartawan itu adalah singkatan dari wakil rakyat tanpa dewan. Maksudnya, wartawan itu juga wakil rakyat, bahkan ujung tombak rakyat, namun bukan seperti wakil rakyat di DPR RI dan DPRD. Karena itu, bagi saya Dahlan adalah wakil rakyat yang sesungguhnya. Wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat.

Dan karena keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, Dahlan Ipantas juga sekaligus kita juluki pahlawan antikorupsi. Karena banyak yang terbakar jenggot atas keberanian Dahlan, belakangan suara yang meminta agar Presiden SBY memberhentikan Dahlan sebagai menteri mulai muncul.

“Ada pihak yang mengusulkan kepada presiden supaya saya diberhentikan,’’ kata Dahlan seusai memberikan ceramah pada penutupan The 12th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) di Empire Palace Surabaya (7/11) malam.

Dahlan tidak mau membeberkan lebih lanjut siapa orang yang mengusulkan tersebut. Hanya, dia menegaskan bahwa orang itu bukanlah menteri. 

Sementara itu, suara minor dari parlemen terhadap penyampaian keterangan Dahlan menyangkut pemerasan terhadap BUMN masih muncul. Ketua DPR Marzuki Alie berharap pernyataan Dahlan selama ini bukan fitnah belaka. Namun,  jika ternyata yang terjadi sebaliknya, dia sudah berancang-ancang mengirim surat ke Presiden SBY terkait hal tersebut.

Kita mendukung dan mengapresiasi keberanian Dahlan mengungkap nama-nama anggota dewan diduga pemeras BUMN. Langkah tersebut perlu didukung sebagai langkah berani untuk membersihkan perilaku korup para elite negeri ini. Sekarang tinggal memprosesnya oleh BK DPR.

Dukungan Forum Pemred
Karena Dahlan Iskan sudah menyerahkan nama beserta kronologisnya beserta saksi-saksinya, maka saatnya kita menunggu keseriusan BK DPR untuk mengusut praktik pemerasan terhadap BUMN tersebut. Dahlan menyebut laporannya sudah sangat jelas dan Dahlan mengistilahkannya sebagai vulgar. Dirut BUMN dan anggota dewan yang diduga memeras harus dipanggil untuk diperiksa. Ini momentum yang baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR.

Kita juga mendukung upaya Dahlan melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika laporan ke BK DPR tidak ditindaklanjuti. Syukur, BK memang langsung menggelar rapat, tapi bagaimana kelanjutan dan hasilnya kita tunggu saja.

Terlepas dari itu, Dahlan yang mendapat “dukungan” spontan dari Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), menurut hemat saya perlu melaporkan ke KPK. Sebab, secara psikologis BK DPR diduga akan membela rekannya. Apalagi hal itu menyangkut nama baik partai, kredibilitas dan citra DPR, dan kasus yang dilaporkan Dahlan ditengarai akan berdampak pada penurunan perolehan suara pada Pemilu tahun 2014 mendatang.

Bagaimanapun, informasi yang diberikan Dahlan, sepanjang bisa dibuktikan, dapat menjadi momentum yang bagus untuk pembenahan di eksekutif dan legislatif. Kita berharap banyak isu ini bisa dibuktikan dan dibawa ke ranah hukum, sehingga menjadi momentum bersejarah.

Jika ada bukti yang kurang, saya pikir teman-teman yang tergabung dalam Forum Pemred tadi, siap melengkapinya. Kekuatan media jangan sampai dikalahkan suara-suara miring yang patut dicurigai sebagai upaya membela diri, membela partai, dan lembaga DPR.

Kita berharap perang antara Dahlan Iskan vs oknum wakil rakyat dari DPR ini dapat dimenangkan oleh Dahlan. Media harus tetap mengawal kasus ini, sembari menampilkan/menyiapkan bukti-bukti. Solidaritas wartawan sangat perlu. Dan karena masih dalam suasana Hari Pahlawan, maka Dahlan Iskan pantas dan patut kita juluki pahlawan antikorupsi.***


Yurnaldi
Praktisi Media. Pernah Bekerja di Beberapa Media.

Jumat, 16 November 2012

Izin PT GTI Dipertanyakan

Friday, 16 November 2012 00:00 Hits:

PEKANBARU-Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kota Pekanbaru Mansyur HS mengingatkan Pemko Pekanbaru menindak perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru, namun diduga belum memiliki izin.
Salah satunya adalah PT Gerai Terpadu Indonesia (GTI) yang diduga telah beroperasi di Pekanbaru sejak April lalu. Namun hingga kini, izin operasi perusahaan berskala nasional itu masih dipertanyakan.
Diduga, dalam melancarkan bisnisnya, perusahaan itu mengatasnamakan perusahaan lain yang telah memiliki izin di Kota Bertuah.  Sejauh ini, perusahaan retail tersebut disinyalir telah mengkondisikan sebanyak 300 unit warung milik

masyarakat yang menjual produk-produk perusahaan itu. Tindakan ini dinilai berpotensi mengancam kelangsungan pedagang kecil yang mencari nafkah melalui sektor ini. Sementara dalam melaksanakan bisnisnya, perusahaan itu diduga menggunakan perusahaan lain yang telah memiliki izin di Kota Bertuah.
Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru bersama Badan Perizinan dan PelayananTerpadu (BP2T) ru turun tangan dan menyikapi hal itu dengan tegas.

"Kita minta Disperindag dan BP2T proaktif untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Supaya permasalahan ini tidak semakin membesar di kemudian hari," ujarnya Kamis (15/11) kemarin.
Perihal dugaan aktivitas PT GTI tersebut diungkapkan salah seorang mantan karyawan PT Hesa Laras Cemerlang  (HLC), Zed.  Dikatakan, PT HLC merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan closed loop (CL) gas elpiji bersubsidi di Pekanbaru.

Saat ini, perusahaan itu telah diboncengi PT GTI sejak April lalu. Dalam hal ini, GTI  memanfaatkan sejumlah warung binaan PT HLC. "Karyawan GTI turun atas nama PT HLC. Sementara pekerjaan yang dilakukan adalah untuk kepentingan PT GTI," ungkapnya.
Saat ini, PT HLC telah membina sedikitnya 310 warung di seluruh Kota Pekanbaru. Warung itu dinamakan sub penyalur gas elpiji ukuran 3 kg secara resmi. Warung-warung itulah yang diduga dimanfaatkan PT GTI untuk aksi bisnisinya.

"Mengingat warung-warung itu masih milik warga, GTI menjalin kerja sama dengan PT HLC untuk bisa ikut nimbrung dalam program PT HLC," tambahnya.
Selanjutnya PT GTI itu melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat sekitar warung dengan dalih edukasi pemakaian gas elpiji. Dalam kesempatan itu, PT GTI juga meminta dukungan masyarakat menjadi warung elpiji tersebut diubah menjadi warung induk.

"Warung itu akan dibenahi menjadi seperti minimarket. Kemudian, pasokan barang dari produk Unilever langsung dari PT GTI dengan memutus mata rantai suplier warung sebelumnya. Di sini  yang punya warung hanya menjualkan produk GTI itu, dengan membagi persentase keuntungan. Inikan sama dengan Alfamart. Ada sekitar 310
warung yang telah didata. Nantinya di setiap 300 meter, akan ada warung PT GTI," ujarnya.
Lebih jauh Zed menjelaskan, hingga saat ini kegiatan sosial yang dilakukan GTI sudah masuk ke PKK Kelurahan dan Posyandu di kecamatan. Sementara, hubungan ke Pemko masih disembunyikan.

Ditambahkan Mansyur, pihaknya juga menyorot pendirian bisnis Ritel, Alfamart di Kota Pekanbaru. Pasalnya, bisnis monopoli itu sempat ditolak warga dengan aksi demonstrasi ke Kantor Walikota beberapa lalu.
Saat ini, perusahaan itu dikabarkan telah mulai membuka perekrutan karyawan. Padahal, perizinan perusahaan tersebut masih dipertanyakan. "Karena itu kita minta hal ini disikapi denngan serius. Intinya, jangan sampai bisnis ini mematikan kedai-kedai kecil milik masyarakat umum. Perlu ada pengaturan sehingga tidak merambah ke pelosok-pelosok kampung," ujarnya.

Harus Patuhi Aturan

Sementara itu, Waketum Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kerjasama Nasional, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Viator Butar-Butar, saat dimintai tanggapannya mengatakan, bila dilihat dari kacamata konsumen, bisnis ritel yang ditawarkan GTI dan Alfamart tidak harus ditolak, karena ini memacu persaingan. Sehingga pada akhirnya masyarakat selaku konsumen juga diuntungkan karena bisa memilih membeli produk dengan harga murah.

Namun terkait persoalan izin, memang harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Sebetulnya tidak ada alasan untuk menolak bisnis sejenis itu. Namun, prosedur yang legal harus menjadi acuan. Karena, Kadin hanya mendorong badan usaha yang legal. Kalau tidak legal tentu menjadi masalah," jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya sangat tidak setuju bila ada perusahaan melakukan bisnis diam-diam karena takut biaya perizinan, prosedur perizinan dan segala macam. Menurutnya, mentalitas perusahaan  seperti itu bukan lagi mental bisnis, tapi mental ingin menguasai.

"ide PT. GTI itu bagus sebenarnya. Dia cerdik memanfaatkan peluang. Tapi, masalah izin sangat penting. Tunduk terhadap peraturan itu hukumnya wajib. selain itu, kita juga tidak mau kalau nantinya yang punya warung hanya menjadi penjual saja, padahal kepemilikan PT GTI," tambahnya.(Haluan Riau)

Jumat, 09 November 2012

Dewan Setujui Anggaran Dinas PU Rp2,2 T

PEKANBARU ( HARIAN VOKAL)--Komisi C, DPRD Riau telah menyetujui pengajuan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2013. Adapun nilai pengajuan Dinas PU yang telah disetujui tersebut sebesar Rp2,2 Triliun.

Dijelaskan Sekretaris Komisi C, DPRD Riau, Abu Bakar Siddik kepada Harian Vokal, Jumat (9/11) di ruang kerjanya, anggaran tersebut sudah termasuk untuk keseluruhan anggaran Dinas PU TA 2013, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Namun, Abu tidak menjelaskan, rincian belanja langsung dan tidak langsung sehingga total anggaran mencapai sepertiga pagu anggaran APBD 2013 provinsi Riau itu, yakni Rp 2,2 Triliun dari Rp 7 triliun, APBD 2013.

 "Anggaran itu sudah termasuk untuk perbaikan jalan provinsi Riau. Saya kira, jika benar-benar infrastruktur jalan dibenahi sampai tak ada masalah, anggaran itu belumlah cukup,"kata Abu.

Dijelaskannya, anggaran yang cukup fantastis itu bukanlah nilai yang banyak bagi kebutuhan PU terkait bobroknya infrastruktur jalan di Riau. Padahal, 2013 Provinsi Riau dengan Pemerintahan pusat punya korelasi program untuk menyelesaikan infrastruktur jalan, yang sampai saat ini masih memprihatinkan. "Melihat tingkat kebutuhan, ini tentu tidak tercover. Kita menyetujui anggaran ini di komisi c, tentu sudah mengkaji penggunaannya untuk tahun 2013,"tambahnya lagi.

Sementara itu, Abu masih tidak yakin, program perbaikan jalan di 2013 tersebut akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Karena, jalan provinsi Riau keseluruhan mencapai panjang 3200 km. Dari panjang jalan provinsi itu, baru sekitar 1000 km yang bisa dikatakan baik, selebihnya masih dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang.

"kita masih tak yakin, perbaikan jalan provinsi yang sedemikian panjang, 3200 km bisa teratasi. Makanya, pengajuan anggaran tersebut kita setujui,"kata politisi Golkar itu. (ynl)