Jalan Provinsi Masih Belum Bebas Dari Jembatan Kayu
laporan; Mayonal Putra
KUANSING (VOKAL)-Meskipun jumlah APBD 2013 sangat fantastis, Rp 8,362 triliun, hal itu tidak berbanding lurus dengan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Masih banyak jalan provinsi yang belum bebas dari jembatan kayu dan jalan tanah yang tak bisa dilewati kendaraan biasa. Hal itulah yang ditelusuri sekretaris komisi C, DPRD Riau jalan akses menuju desa terisolir, Pangkalan Indarung, kec. Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.
"Meskipun APBD besar, 2013 ini jalan provinsi belum bebesa juga dari jembatan kayu dan jalan tanpa aspal,"katanya kepada Harian Vokal, Minggu (21/12) lalu.
Perjalanan menuju desa paling ujung di kabupaten tersebut hanya lah 60 km. Dari ibukota kabupaten Kuansing, Teluk Kuantan, sepanjang 21 km masih menempuh jalan beraspal sampai di desa Muara lembu, kecamatan Singingi. Dari desa muara lembu arah ke Barat terbentang ruas jalan provinsi 29 km. Jalan sepanjang 29 km tersebut merupakan satu-satunya akses menuju desa pangkalan indarung, melewati hutan belantara tanpa aspal dan masih tersisa 2 jembatan kayu.
"Dari Rp 2,3 triliun anggran untuk dinas PU di 2013, baru dianggarkan Rp 1 miliar saja untuk perbaikan 1 jembatan Timbahan, di desa pulau padang. sedangkan jembatan kayu 1 lagi, yakni jembatan sungia Tolang belum bisa dianggarkan,"ungkap Abu Bakar Siddik sembari meninjau keadaan jembatan kayu Sungai tolang yang separuhnya mulai amblas.
Diceritakannya, sempat hilang Rp 1 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut pada pembahasan anggran bersama SKPD di komisi C. Kemudian dipertanyakannya, dan meminta agar permintaan perbaikan jembatan sepanjang 25 m itu dikembalikan Rp 2 miliar.
"Anggaran pertama Rp2 miliar untuk jembatan timbahan ini, tetapi dirasionalisasi akhirnya tinggal Rp 1 miliar. padahal kerbutuhan membuat jembatan pengganti jembatan kayu ini Rp 2 miliar, akhirnya, alhamdulillah dapat Rp 2 miliar. Sedangkan jembatan Sungai tolang belum lagi dianggarkan, mudah-mudahan bisa di APBD perubahan nanti,"katanya.
Sementara itu, dari catatan Harian Vokal, Komitmen Dinas PU Provinsi Riau dengan Komisi C, DPRD Riau membebaskan jembatan kayu yang masih ada di ruas jalan provinsi. Sedangkan, anggaran untuk daerah kecamatan Singingi saja, sebagai jalan menuju perbatasan dan tembus ke kabupaten Sijunjung Sumatera barat itu, hanya menganggarkan untuk 1 jembatan saja. Menurut Abu Bakar Siddik, pihaknya juga pesimis dengan komitmen Dinas PU tersebut.
"Melihat anggaran, kita masih pesimis dengan komitmen itu. Harapan kita UPTD yang dibentuk Dinas PU bisa mengfungsikan jalan yang putus, agar perekonomian masyarakat terisolir tetap bergerak,"katanya.
Sementara itu, anggota komisi A, DPRD Kuansing Endri Yupet berjanji akan mengatasi masalah-masalah ringan yang terjadi di ruas jalan provinsi. Kalau ada jembatan yang putus, maka kabupaten akan menganggarkan melalui dana Bantuan Bencana Alam.
"Kalau putus untuk menyelamatkan warga dari akses kita anggarkan di kabupaten melalui dana bencana alam. Kalau menunggu provinsi tentu akan lambat bantuan yang diterima penduduk,"katanya. Sedangkan, H. Zamal usman z, Humas Kontraktor, PT. Kerja sama yang menangani jalan tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2013 sudah ada pembenahan jalan berupaya rigid payvament sepanjang 1 km dan aspal fleksibel 2 km dengan lebar 5 m di titik-titik terjal. Hal tersebut merupakan anggaran sejak 2009 sebesar Rp 5,5 m, 2011 sebesar Rp 7,5 miliar dan 2012 di APBD perubahan Rp10 miliar.
"Khusus untuk jalan pemerintah provinsi bersama komisi C DPRD Riau telah pula menggarakan di APBD murni 2013, Rp 7 miliar. Ini hanya untuk jalan, untuk jembatan baru Rp 2 miliar,"katanya. (ynl)
laporan; Mayonal Putra
"Meskipun APBD besar, 2013 ini jalan provinsi belum bebesa juga dari jembatan kayu dan jalan tanpa aspal,"katanya kepada Harian Vokal, Minggu (21/12) lalu.
Perjalanan menuju desa paling ujung di kabupaten tersebut hanya lah 60 km. Dari ibukota kabupaten Kuansing, Teluk Kuantan, sepanjang 21 km masih menempuh jalan beraspal sampai di desa Muara lembu, kecamatan Singingi. Dari desa muara lembu arah ke Barat terbentang ruas jalan provinsi 29 km. Jalan sepanjang 29 km tersebut merupakan satu-satunya akses menuju desa pangkalan indarung, melewati hutan belantara tanpa aspal dan masih tersisa 2 jembatan kayu.
"Dari Rp 2,3 triliun anggran untuk dinas PU di 2013, baru dianggarkan Rp 1 miliar saja untuk perbaikan 1 jembatan Timbahan, di desa pulau padang. sedangkan jembatan kayu 1 lagi, yakni jembatan sungia Tolang belum bisa dianggarkan,"ungkap Abu Bakar Siddik sembari meninjau keadaan jembatan kayu Sungai tolang yang separuhnya mulai amblas.
Diceritakannya, sempat hilang Rp 1 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut pada pembahasan anggran bersama SKPD di komisi C. Kemudian dipertanyakannya, dan meminta agar permintaan perbaikan jembatan sepanjang 25 m itu dikembalikan Rp 2 miliar.
"Anggaran pertama Rp2 miliar untuk jembatan timbahan ini, tetapi dirasionalisasi akhirnya tinggal Rp 1 miliar. padahal kerbutuhan membuat jembatan pengganti jembatan kayu ini Rp 2 miliar, akhirnya, alhamdulillah dapat Rp 2 miliar. Sedangkan jembatan Sungai tolang belum lagi dianggarkan, mudah-mudahan bisa di APBD perubahan nanti,"katanya.
Sementara itu, dari catatan Harian Vokal, Komitmen Dinas PU Provinsi Riau dengan Komisi C, DPRD Riau membebaskan jembatan kayu yang masih ada di ruas jalan provinsi. Sedangkan, anggaran untuk daerah kecamatan Singingi saja, sebagai jalan menuju perbatasan dan tembus ke kabupaten Sijunjung Sumatera barat itu, hanya menganggarkan untuk 1 jembatan saja. Menurut Abu Bakar Siddik, pihaknya juga pesimis dengan komitmen Dinas PU tersebut.
"Melihat anggaran, kita masih pesimis dengan komitmen itu. Harapan kita UPTD yang dibentuk Dinas PU bisa mengfungsikan jalan yang putus, agar perekonomian masyarakat terisolir tetap bergerak,"katanya.
Sementara itu, anggota komisi A, DPRD Kuansing Endri Yupet berjanji akan mengatasi masalah-masalah ringan yang terjadi di ruas jalan provinsi. Kalau ada jembatan yang putus, maka kabupaten akan menganggarkan melalui dana Bantuan Bencana Alam.
"Kalau putus untuk menyelamatkan warga dari akses kita anggarkan di kabupaten melalui dana bencana alam. Kalau menunggu provinsi tentu akan lambat bantuan yang diterima penduduk,"katanya. Sedangkan, H. Zamal usman z, Humas Kontraktor, PT. Kerja sama yang menangani jalan tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2013 sudah ada pembenahan jalan berupaya rigid payvament sepanjang 1 km dan aspal fleksibel 2 km dengan lebar 5 m di titik-titik terjal. Hal tersebut merupakan anggaran sejak 2009 sebesar Rp 5,5 m, 2011 sebesar Rp 7,5 miliar dan 2012 di APBD perubahan Rp10 miliar.
"Khusus untuk jalan pemerintah provinsi bersama komisi C DPRD Riau telah pula menggarakan di APBD murni 2013, Rp 7 miliar. Ini hanya untuk jalan, untuk jembatan baru Rp 2 miliar,"katanya. (ynl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Berikan Komentar Anda, tanpa ada unsur fitnah, dan menyinggung SARA!