Uang Suap Rp 1,8 M mengalir Ke Pimpinan Dewan, Johar Firdaus Tak Bantah Pernyataan Taufan

PEKANBARU (VOKAL)--Pernyataan tersangka suap PON, wakil ketua DPRD, Taufan Andoso Yakin dalam sidang kesaksian atas terdakwa Eka Dharma PUtra, Kamis kemarin,yang membawa-bawa unsur pimpinan DPRD Riau, tidak dibantah oleh ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

Uang suap untuk revisi perda nomor 06/2010 tentang penambahan anggaran untuk venue menembak PON XVIII Riau, dan perda nomor 5/2008 tentang penambahan anggaran untuk pembangunan main stadium, berdasarkan keterangan Taufan sebesar Rp 1,8 miliar mengalir ke DPRD.

Seperti yang diberitakan Harian Vokal, Jumat (13/7), dana tersebut bersumberdari tiga kontraktor. Yakni, PT. Adhy Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Wijaya karya. Dijelaskan Taufan, uang tersebut dibagi-bagikan kepada empat unsur pimpinanDPRD, yang terdiri dari ketua DPRD Riau, 3 wakil ketua, dan 7 orang ketua fraksi dan komisi. Sedangkan sisanya untuk anggota pansus perda nomor 06/2010  yang berjumlah lima orang.

Saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/7) di gedung Lancang Kuning, tentang peryataan tersebut, ketua DPRD Riau, Johar Firdaus tidak membantah pernyataan taufan.

"Duku kan sudah saya bilang ke media. Sama saja dengan yang dulu penjelasan saya. Sudahlah itu," katanya sambil berjalan.

Saat ditanya apakah siap memenuhi bila nanti dipanggil KPK. Johar Firdaus mengatakan dirinya siap memberikan keterangan. "itukan wilayah dan prosedur hukum, tentu kita siap. Nanti kalau sudah diminta keterangan baru kita bantah. sekarang biarlah dulu," katanya lagi.

Terkait penyebutan aliran dana kepada pimpinan DPRD Riau, Johar balik bertanya kepada wartawan.

"Apakah itu benar dek? apa itu benar? Nanti, jangan salah-salah bertanya," katanya Johar. Saat wartawan menyampaikan penjelasan Taufan, Johar Firdaus hanya menjawab bahwa dirinya belum baca koran.

"Biasa-biasalah itu. Saya belum baca koran hari ini," jawabnya sambil menuju lantai II gedung lancang kuning.

Dari banyak pertanyaan wartawan terkait uang lelah senilai Rp 1,8 miliar, sangat terkesan ketua DPRD Riau, Johar Firdaus menghindar. Sehingga, penjelasan bagaimana aliran uang tersebut melibatkan impinan dewan, hingga kini belum di dapat jawaban secara tegas. (ynl)

Sumsel Siap Bantu Penyelenggaraan PON XVIII Riau

PEKANBARU (VOKAL)--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alek Nurdin mengatakan siap membantu penyelanggaran PON XVIII Riau untuk beberapa cabor. Karena, beberapa venue belum juga selesai, sementara pembukaan tidak lama lagi.

Gubernur Sumsel Alek Nurdin, mengakui adanya permintaan kesediaan Sumsel membantu penyelenggaraan beberapa cabor. Permintaan tersebut, menurut Alek Nurdin baru dalam 10 hari terakhir dari panitia PON Riau.

"memang ada permintaan dari panitia PON Riau, supaya Sumsel mau membantu pelaksanaan beberapa cabor dalam PON Riau. Permintaan itu baru 10 hari terakhir. Tapi, pada prinsipnya kami siap membantu. karena, standar lapangan olah raga di sumsel sudah mendunia. Jangankan 10 hari seminggu jelang pembukaan PON pun kami siap," kata Alek saat diwawancarai wartawan, Jumat (13/7) usai menjadi pembicara dalam seminar nasional MP3EI Wilayah Sumatra, pada rentetan acara Konferensi CEO media, Rakernas dan SPSAward 2012, di Aula Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Saat ditanya, siapa yang meminta bantuan pelaksanaan PON ke Sumsel, Alek Nurdin tidak mau mengatakan lebih lanjut.Terkait, beberapa cabor kemungkinan diselenggarakan di Sumsel atas permintaan panitia PON Riau, Alek Juga tidak mau membocorkan kepada wartawan.

"Pokoknya ada yang minta. Lebih baik saya tak usah menyebut, siapa namanya. Cabor apa saja, lebih baik saya juga tak mau menyebut. Yang jelas tentu yang belum ada venuesnya," katanya sembari tertawa.

Dia juga mengaku telah ada menjalin komunikasi dengan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal melalui telfon. Ditanya sejauh mana pembicaraan kedua kepala daerah itu,Alek Nurdin Juga enggan menjawab. Dia hanya tertawa.

"Ah, wartawan mau tau aja. Lebih baik saya tak mau menyebutkan dulu," kata kandidat Gubernur DKI Jakarta itu.

Lanjutnya, semua akan berjalan kalau persetujuan Koni. Namun, saat ditanya apakah koni sudah merampungkan persoalan penyelenggaraan beberapa cabor PON Riau di Sumsel, Alek Nurdin mrnjawab belum ada.

"Semua tergantung koni. kalau itu nanti keputusan koni kami siap-siap saja. Tapi keputusan Koni kan belum ada," jawabnya.

Menurutnya, tidak ada masalah kalau PON itu dibantu oleh provinsi lain. karena, dia mengatakan bahwa Riau sekarang dalam keadaan kesulitan. Pasalnya, beberapa venua belum siap sementara waktu semakin dekat.

"Intinya kita membantu saudara yang sedang kesulitan. kalau di paksakan pembangunan PON< seribu orang yang mengerjakan 24 jam baru bisa siap," pungkasnya. (ynl)

Rp 97,9 Anggaran PON Dibintang, Tunggu Nasibnya Sampai Tanggal 3 Agustus

PEKANBARU (VOKAL)-Sebesar Rp 97,9 anggaran untuk PON yang dibintang DPRD Riau,

nasibnya ditentukan pusat tanggal 3 Agustus 2012 besok. Sebelumnya, rincian dari

jumlah tersebut adalah untuk venue lapangan tembak Rp 1,9 miliar, untuk main

stadium Rp 71 miliar, insfrastur main stadium Rp 25 miliar.

Hal itu dikatakan anggota Banggar, Abu Bakar Siddik kepada wartawan, Selasa

(31/7) di ruang komisi C, DPRD Riau.

Dibeberkannya,  sejumlah item yangg prinsip sedang dibahas oleh kementrian dalam

negeri (kemendagri), melalui Dirjen anggaran, Hamdani.

'Sudah ada surat mentri dalam negeri yang ditindak lanjuti oleh menko kesra.

Jadi, tanggal 3 agustus, nasib anggaran untuk PON dijelaskan," kata Abu, yang

juga sekretaris komisi C, DPRD Riau itu.

Dalam menentukan payung hukum untuk anggaran PON tersebut, kata Abu Bakar

Siddik, Menko kesra mengelar rapat kabinet terbatas bersama mentri dalam negeri,

menpora, mentri keuangan, jaksa agung dan polri.

"disinilah penetapan payung hukum," tambahnya.

Selanjutnya, Abu mengaku, DPRD Riau sudah mengajukan permohonan ke mentri dalam

negeri agar kemendagri mengiringi dengan tujuan anggaran dikucurkan untuk Riau.

"Permohonan itu masih alot dengan perdebatan. karena masih terkait dengan revisi

perda. padahal tidak ada lagi kaitannya revisi merevisi ini. kita sudah putuskan

membintang supaya ditetapkan oleh payung hukum yang lebih tiggi," tegasnya.  

Selain angggaran Rp 97, 9 miliar, anggaran Rp 460 miliar yang masih tersangkut

di KPA oleh kementrian PU pun diminta DPRD Riau menjadi dana kompensasi.

Dijelaskan Abu, hal itu terus didesak Dewan agar kementrian PU mau menjadikan

KPA nya. Pasalnya, dana itu sudah menjadi hak daerah.

"Anggaran Rp 460 itu mesti turun. Karena, banyak infrastruktur Riau terbengkalai

kalau tidak kunjung dicairkan. Mengingat rapat yang digelar oleh pusat 3 agustus

mendatang, kita selalu optimis, dana tersebut bakal cair," tambahnya.

Ditempat terpisah, Tabrani Maamun, anggota banggar juga membenarkan hal

tersebut. Payung hukum untuk mengucurkan dana tersebut akan terbentuk tanggal 3

mendatang.

'kita lihat saja nanti. Kita yakin, hak daerah akan cair," katanya singkat.

Selanjutnya,anggota komisi D, DPRD Riau, Rusli Efendi juga memaparkan ada dua

jalan untuk mencairkan anggaran tersebut. Katanya, pertama, melalui keputusan

mentri dalam negeri. Kedua, Keputusan presiden.

"Jika setingkat mentri belum bisa membuat payung hukumnya, maka ada lagi jalan,

yakni kepres. Dalam keadaan darurat, seperti PON ini, presiden punya hak

prerogatif untuk mengambil kebijakan," pungkasnya.

PT. Riau Power Belum Jelas Persentase Progresnya

PEKANBARU (VOKAL)--Hingga kini, komisi B, DPRD Riau belum melihat sejauh mana

progres dari BUMD PT. Riau Power. Sedangkan, anggaran dana sebesar Rp 25 miliar

di APBD Perubahan 2012 untuk PT. PIR, seyogyanya difokuskan kepada PT. Riau

Power 100 persen. Sementara itu, di APBD murni, juga sudah disuntikkan anggaran

sebesar Rp 45 miliar.

"ya, kita belum bisa menjelaskan sejauh mana progresnya. Namun, anggaran

tersebut untuk membeli turbin. SEdangkan anggaran di APBD Perubahan masih dalam

dalam proses verivikasi," sebut wakil ketua komisi B, Ramli FE kepada harian

Vokal, Selasa (31/7) di ruang kerjanya.

Menurutnya, perusahaan plat merah dengan anggaran yang besar tersebut sudah

memiliki keuntungan untuk daerah. Namun, Ramli FE tidak bisa mengatakan, nominal

atau persentase keuntungan dari jumlah biaya yang telah dikucurkan.

Selain itu, anggota komisi B, DPRD Riau Tabrani Maamun dan Lampita Pakpahan,

juga bersama Ramli FE ketika diwawancarai Harian Vokal, tidak bisa memberikan

ukuran dari progres perusahaan BUMD tersebut.

"Pokoknya devidenlah perusahaan itu. ada kok keuntungannya," sebut Ramli FE.

sedangkan Tabrani Maamun bertanya kepada Lampita Pakpahan, berapa anggaran di

APBD murni untuk Riau Power. Dia mengatakan, lebih kurang Rp 45 miliar di APBD

murni.

Meski demikian, Tabrani mengharapkan, dengan dana yang besar dapat memenuhi

kebutuhan listrik di Riau.

Ditempat terpisah, anggota komisi B, DPRD Riau, Mansyur HS juga mengatakan kalau

Riau Power ada keuntungannya. Terkait berapa besarannya, dia pun tidak punya

data pasti.

Saat ditanya, alasan penganggaran PT. PIR di APBD Perubahan tetapi 100 persen

dikucurkan ke PT Riau power, dia menyebut, sebenarnya anggaran untuk Riau Power

masih dalam pertanyaan.

"karena ada ada bisnis di dalam, dan ada yg memulai. Tapi, perusahaan tersebut

sangat penting untuk menambah daya listrik di Riau," katanya singkat.

Sebelumnya, Noviwaldy Jusman, yang juga anggota komisi B, DPRD Riau, saat

dikonfirmasi Harian Vokal, dia membenarkan kalau anggaran Rp 25 miliar di APBD

Perubahan 2012 untuk PT. PIR memang dikucurkan ke Riau power semuanya.

Alasannya, untuk membeli 3 turbin sebagai penambah daya pembangkit listrik di

Riau. Dia menyebutkan, listrik di Riau masih dibawah standar nasional.

"Baru 52 persen listrik di Riau hingga saat ini. oleh karenanya, kita merasa

penting menambah daya dengan PT. Riau power. Kita juga menilai, perusahaan itu

bakal menguntungkan untuk daerah," katanya.

Banggar Beberkan Alasan Rp2,5 Miliar Untuk Riau Air

mayonalputra@gmail.com
PEKANBARU (VOKAL)-Kembali dianggarkan Rp 2,5 Miliar untuk PT. Riau Air menjadi tanda tanya dari sejumlah fraksi. Namun, keputusan tersebut muncul hanya dalam rapat banggar, meski komisi B, DPRD Riau sebelumnya tidak pernah menambah anggaran dalam APBD Perubahan 2012.

Pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat, kenapa harus disetujui tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk PT. Riau Air, sementara biaya Rp 30 miliar tahun sebelumnya hanya sia -sia belaka dijawab oleh ketua Banggar DPRD Riau, Johar Firdaus saat diwawancarai wartawan, Jumat (27/7).

Disebutkannya, bahwa dalam rapat Banggar sebelum pengesahan, DPRD akan menghapuskan permintaan tambahan untuk PT. Riau Air sebesar Rp 5 miliar. Namun, adanya argumen dari ketua TAPD yang juga  sekdaprov Riau, Wan Syamsir Yus bahwa Riau Air adalah soal aset. Maka, yang dijadikan bergening untuk mencari pihak ke tiga atau penyelemat Riau Air, harus diakali bahwa PT. Riau Air tetap buka meski dengan aktivitas 5-6 orang.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh anggota Bangar lainnya, Abu Bakar Siddiq. Dia menambahkan bahwa Ketua TIM TAPD masih berkeyakinan berkeyakinan akan adanya pihak ke tiga yang menyelamatkan Riau Air.

"Tentu perusahaan penyelemat atau pihak ke tiga tersebut mau investasi untuk PT. Riau Air, tentu dengan keadaan PT. Riau Air masih beraktivitas.Tidak akan mau orang berinvestasi dalam keadaan PT. Riau Air tergelepak begitu saja. Maka TIM TAPD waktu itu meminta anggaran meski 2,5 miliar untuk mempertahankan nama saja," jelas Abu.


Ditambahkannya, dana tersebut gunanya untuk menggaji 5-6 orang tersebut, ditambah biaya operasionalnya. Karena, itu merupakan  rekayasa aktivitas untuk mermpertahankan nama Riau Air.

"Sehingga tanda riau air masih ada. Kalau tidak, tentu akan tutup. kalau tutup tentu beban hutang menjadi tanggungan beban daerah. tentu repot kita. berapa ratus miliar hutang ke bank muamalat jadinya," tambahnya.

Ketika ditanya, siapa yang menjadi pihak ke tiga sebagai perusahaan penyelamat PT. Riau Air, Abu Bakar tidak menyebutkan.

Ditempat terpisah, hal tersebut juga dibenarkan oleh anggota banggar yang juga komisi B, DPRD Riau, Ramli FE. Dikatakan, anggaran tersebut hanya bertujuan menyelamatkan RAL.

Sementara itu, dia juga menyebutkan, selain PT. Riau Air yang dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar, PT. PIR Rp25 miliar dan PT. Riau Petrolium. Namun, Ramli tidak mau mengatakan berapa besarnya anggaran untuk Riau Petrolium dari anggaran APBD Perubahan 2012 yang telah disampaikan ke pusat.

Kucuran Dana RAL Dipertanyakan

PEKANBARU --Anggaran yang menyedot Rp30 miliar untuk 3 BUMD masih dalam proses verifikasi kementrian dalam negeri (Kemendagri). Sementara, anggaran tambahan Rp 2,5 miliar untuk PT. Riau Airlines masih dipertanyakan oleh tim verivikasi. Selain itu, anggaran tersebut bisa saja dibatalkan.

Hal tersebut disampaikan anggota komisi B, DPRD Riau, Tabrani Maamun kepada wartawan, Selasa (31/7) di ruang komisi b.

Dikatakan, anggaran tambahan untuk Pt. Ral, sebagaimana yang muncul dalam rapat Banggar DPRD Riau, dan di sahkan dalam paripurna pengesahan APBD Perubahan 2012, bisa dibatalkan.

 "Hasilnya kita tunggu nanti, karena hal itu berdasarkan penilaian dari tim verivikasi kemendagri. SEkarang sedang proses. Kalau menurutnya, penambahan sama saja membuang garam ke laut, maka bisa dibatalkan," jelasnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada logikanya bahwa penambahan anggaran tersebut akan mendatangkan hasil untuk BUMD. Apalagi, tim verivikasi kemendagri punya alasan bahwa komisi B, DPRD Riau tidak pernah membahas. Selain itu, katanya, hampir semua fraksi menolak penambahan anggaran tersebut.

SEbab, anggaran tersebut hanya muncul seketika dalam rapat Banggar, atas argumen tim TAPD yang kemudian mayoritas disetujui. Sementara, alasan untuk penambahan RAL hanya sebagai tameng bahwa perusahaan tersebut masih ada.

Hal itu juga pernah dibocorkan oleh anggota banggar, Abu Bakar Siddik beberapa waktu lalu. Menurutnya, berdasarkan argumen TAPD, anggaran itu hanya sebagai tanda agar PT. Ral dikatakan hidup.

"Supaya ada investor penyelamat yang masih berminat," pungkasnya.

Hasil UN, Antara Prestasi dan Prestise

Hajatan tahunan yang telah menjadi dilemma panjang di tubuh pendidikan nasional adalah ujian nasional (UN). Sampai saat ini, terus bergulir sikap tentang setuju dan tidak setuju diadakannya UN sebagai penetu kelulusan siswa. Sikap perlawanan pemerhati pendidikan terhadap kebijakan ini ternyata belum berhasil menghentikan program ini dari sitem pendidikan. Bahkan, Satria Dharma, ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), tak segan-segan mengatakan bahwa UN tidak layak menjadi ukuran kelulusan siswa secara nasional. Pendapat dari kalangan lain juga tak segan-segan menghujani media untuk menolak UN, dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan, seperti belum meratanya fasilitas pendidikan di seluruh tanah air, tidak sama akses antara sekolah yang dipelosok dengan yang di kota, masih banyak kesenjangan antara siswa miskin dengan siswa kaya untuk mengikuti program luar sekolah dalam menyiapkan diri, dan banyak lagi alasan lain yang dapat diterima khalayak ramai. 

Walau bagaimanapun, untuk tahun ini semua kalangan yang menyanyangkan UN, tetap harus bisa menerima dengan hati lapang. Sebab, ini sudah diputuskan dalam Rapat Panitia Kerja UN DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Aspirasi masyarakat yang menyayangkan UN telah ditetapkan sebagai keputusan politik bahwa UN 2012 akan dilaksanakan dengan menggunakan formula gabungan antara nilai sekolah/madrasah dan nilai UN, sebagaimana sudah diterapkan pada tahun 2011 lalu. Berarti UN tidak nyata-nyata memveto 100 persen pengukuran untuk kelulusan siswa. Formula ini hanya mengambil 60 persen dari nilai UN dan 40 persen nilai ujian sekolah/madrasah. Dengan demikian, masih diyakini bahwa keputusan ini belum membuat kalangan siswa, sekolah dan Pemda tidak khawatir. Karena dari hasil UN ini terselip prestise Pemda untuk mengangkat harkat daerah di pentas nasional. Seperti apapun formulanya kelulusannya, hasil UN tetap menjadi prioritas.

Kini, siswa SMA/MA sedang berjuang menghadapi soal demi soal. Ujian untuk SMA/MA ini berlangsung dari sekarang(16/4) dan berakhir 19 April mendatang. UN susulan bagi yang tidak mengikuti pada kesempatan pertama diberikan waktu sepekan, sedangkan untuk SMK dilaksanakan dari sekarang hingga 18 April mendatang. Untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB dilaksa­nakan pada tanggal 23-26 April, siswa SK/MI/SDLB dilaksanakan pada 7-16 Mei 2012.

Hajatan tahunan yang menghabiskan anggaran hingga Rp 600 miliar (2012) ini mulai membuat jantung kita berdentang tak karuan. Siswa kembang kempis perasaannya, apakah nanti dia akan lulus? Orang tua siswa menghabiskan dana sedemikian besar untuk mempersiapkan anaknya supaya lulus jauh-jauh hari sebelum UN datang, juga berdempung, tak ingin anaknya mengalami “malapetaka” ketika hasil UN diumumkan. Pemerintah Daerah pasti juga berpikir bagaimana daerahnya bisa mencapai target standar kelulusan UN, hingga citra postif pemerintahan daerah naik strata.

Kenapa tidak, karena  UN  diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional, sebagai hasil dari proses pembelajaran dan sekaligus untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah.

Artinya, hasil UN akan direngking. Untuk tingkat daerah, sekolah mana yang menempati posisi tertinggi, akan diukur oleh hasil UN. Begitu juga dengan daerah dalam skala nasional. Daerah mana yang menempati posisi 10 besar, akan ditentukan oleh hasil UN. Bagi sekolah dan daerah yang mendapat rengking baik, otomatis menjadi catatan sejarah yang dianggap prestasi di tahun ini. Terkait pelaksanaan UN, ada dua hal yang menjadi pikiran Pemda dan pihak sekolah, yaitu prestasi dan prestise. Jika Pemda atau pihak sekolah lebih berorientasi prestise, maka jalan yang ditempuh dalam pelaksanaan UN belum tentu jujur. Formula 60:40 sangat memberi ruang untuk menjalankan praktik bohong meski guru se Sumatera Barat sudah mengadakan seremonial sumpah untuk UN jujur. Karena, 40 persen nilai ujian sekolah berperan signifikan untuk menaikkan siswa berada dinilai aman. Bisa saja, nilai ujian sekolah diangkat dari capaian nilai sebenarnya, agar bisa membantu secara signifikan jika nyata hasil UN rendah. Biasanya, praktik ketidakjujuran demi mencapai prestise yang dibungkus kata “prestasi” itu tidak dilakukan oleh orang perorang, melainkan hasil konsensus secara tertutup pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah rahasia umum, selama UN (2003-2011) menjadi tolok ukur untuk kelulusan siswa, meski dua tahun terakhir dengan formula yang berbeda. Kebijakan formula 60:40 hanyalah sebuah propaganda pemerintah untuk sedikit menekan suara-suara penolakan dari masyarakat. Padahal, tingkat kesulitan UN dulu dan kini tetap membuat orientasi siswa hanya bisa lulus. Pendidikan yang ditempuh siswa sejak tiga tahun sebelumnya hanya menjadi hapalan-hapalan pelajaran. Ideologi pendidikan tidak tertanam dalam jiwa, bahkan pelajaran dan semangat nasionalime dalam pendidikan, budi pekerti, budaya lokal kandas karena siswa harus menargetkan mata pelajaran UN jauh lebih penting. Agaknya, adagium ini membuat orientasi pendidikan jauh bergeser.

 Lagi pula, tidak satu sekolahpun yang ingin prestasinya menurun. Target lulus 100 persen tetap menjadi sesuatu yang tidak boleh gagal. Walaupun Mentri Pendidikan berkoar-koar supaya UN tidak dipaksakan, biarkan mengalir bak air di sungai. Mentri Pendidikan juga sudah merasa puas dengan capaian 95 persen hasil UN 2011. Dalam hal ini, dapat disebut UN menjadi ajang politik pendidikan yang mendapat nama harum  kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan yang lulus daerahnya 100 persen dalam ujian nasional.

Sebaliknya, jika memang sekolah dan Pemda berniat memajukan substansi pendidikan, yakni memanusiakan manusia, maka UN akan ditempuh dengan penuh kejujuran. Orientasi prestasi seperti ini, jarang ditemukan selama UN telah menjadi alat pengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. Mudah-mudahan UN tahun ini mewujudkan prilaku jujur pengelola pendidikan bangsa ini, agar apa yang dicita-citakan pendidikan—menjadi insan kamil—tercapai.

Secara ideal, tentu tidak satu pihakpun yang ingin mencoreng wajah pendidikan dengan praktik tidak jujur dalam menghadapi konsekwensi dari sistem pendidikan itu sendiri.  Hingga Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Men­dik­bud), Moham­mad Nuh angkat bicara. Dia me­ne­gaskan agar semua pi­hak khu­susnya pe­merintah daerah (Pemda) ja­ngan me­ng­halalkan se­gala cara dan hen­daknya tidak me­maksakan mem­peroleh hasil Ujian Nasional (UN) lulus 100 persen. UN harus dilak­sanakan sesuai dengan aturan agar kualitasnya bisa diper­tang­gung­ja­wab­kan. Namun, mentri juga mengakui bahwa UN se­ringkali di­jadikan “alat” un­tuk men­cer­min­kan pres­tasi po­litik. Khu­susnya politik Pem­da.

Sudah tidak diragukan lagi, UN memang disusupi oleh tendensius-tendensius politis. Harusnya, sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai humanis, seluruh stakeholder dan pelaku pendidikan jauh dari hal-hal yang tidak substansial. Prestise yang dibuat-buat sesungguhnya adalah kebohongan. Pendidikan sebagai wadah penegak majunya tanah air, mesti mengedepankan prestasi yang tidak dibuat-buat. 100 persen pun tingkat kelulusan daerah, jika cara mendapatkannya melabrak etika pendidikan itu sendiri, sama saja dengan keberangusan dunia pendidikan. Nauzubillahiminzalik!

Penulis adalah pengurus Institute of Social Empowerment and Development (ISED)

Geliat Seni di Tanah Riau; Teater Imambonjol Padang Tampil Memukau

Meski berada di zaman modern, namun geliat seni teater di Taman Budaya Riau terus menunjukkan tajirnya kepada penonton. Kenapa tidak, pernyataan dari kritikus seni klasik bahwa seni teater yang mulai ditinggalkan ternyata tidak berlaku untuk Riau. Akhir pekan lalu, sebuah penampilan teater dengan konsep 'sure realis' mampu memukau penikmat seni pertunjukan di Taman Budaya Riau. Tampilan tersebut adalah wejangan dari kelompok seni teater Imambonjol dari kampus IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat.

Tampilan dengan judul "Mencari Mampus" karya dan sutradara Julnadi Indrapura itu juga berhasil menghimpun segenap alumni kampus IAIN Imambonjol Padang di Pekanbaru. Setidaknya, pendiri teater Nadi Martir Padang, yang kini sudah berdomisili di Pekanbaru, Ikhfan MUhammad juga hadir menyaksikan pementasan tersebut.

"Tampilan Teater IB Padang ini seakan membangkitkan gairah saya untuk kembali ke masa lalu. Saya turut bangga dengan anak kampus yang masih menggandrungi teater. Selain itu, apresiasi saya juga tertuju kepada UPTD Taman Budaya Riau yang telah mengakomodasi seni meski dari luar provinsi. Geliat seni di tanah Riau benar-benar 'mencari mampus," katanya sambil tertawa kepada Harian Vokal.

Perwakilan UPTD Taman Budaya(Tambud) Riau, Berro S. Sukarno juga mengatakan bahwa Teater Imambonjol Padang benar-benar menyuguhkan pertunjukan yang memukau. Apalagi tema yang diusung pun tentang kritik sosial, moral spiritual dan pembabatan hutan alam. Sebelumnya, dia juga menceritakan, dulu teater Nadi Martir Padang, juga sering unjuk kebolehan di taman budaya Riau. Artinya, UPTD Tambud Riau punya hubungan emosional dengan kelompok seni yang ada di Padang.

Dijelaskan Berro, UPTD Taman Budaya (Tambud) Provinsi Riau selalu memfasilitasi kelompok seni untuk unjuk kebolehan. Tidak hanya memberikan kesempatan untuk kelompok seni-kelompok seni se Riau saja, tetapi dari kelompok seni luar Riau juga ditampung. Bahkan, diakomodasi, seperti penginapan, makan dan sedikit bantuan biaya produksi.

"Kami sangat memberikan apresiasi kepada kelompok seni dari sanggar manapun untuk tampil di sini. Karena, Riau ini identik dengan karakter masyarakat yang berbudaya, menjunjung tinggi karya seni dan kreatifitas kelompok masyarakat. Maka, dalam hal ini kami juga berusaha menganggarkan sedikit banyaknya dana untuk kelompok seni yang mau tampil di sini. Seperti tampilan teater IB dari IAIN Padang ini," katanya.

Sementara itu, beberapa orang penonton memberikan apresiasi kepada kelompok teater IB. Bayu Agustari Adha, yang juga pelaku teater asal Padang, tapi sudah menetap di Pekanbaru menilai tampilan Teater IB Padang sangat layak untuk Riau. Pasalnya, kritik sosial dari penampilan itu adalah banyaknya permasalahan tanah dan hutan yang tak kunjung selesai di Indonesia. Sementara, Riau merupakan provinsi tetangga dengan Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Dengan sebuah tampilan panggung, teater Imambonjol mengajak penonton di Riau untuk menjaga, melestarikan hutan dan kembali ke dasar kebudayaan yang mulai tercemari.

"Saya kira, Teater Imambonjol meski berada di kampus agama, namun untuk teater kampus di Sumbar-Riau, TIB (Teater Imambonjol,red) sudah dapat disebut sebagai ikon teater kampus. Ini bukan mengecilkan teater-teater kampus lain, karena teater Latah Tuah di UIN Suska juga salah satu teater terbaik yang mampu menjadi tuan Rumah Pada Temu teater se Nusantara 2011 kemarin,"Kata Bayu.

Pembuat Naskah dan Sutradara, Julnadi Indra Pura menjelaskan pementasannya tersebut adalah hiruk-pikuk keluarga yang gaduh akibat eksploitasi perusahaan-perusahan besar terhadap hutan dan lahan yang menyengsarakan masyarakat kecil.

"Sebagai masyarakat, kita tentu tidak ingin hutan kita terus dibabat. Sedangkan kita bergantung dengan itu. Saya kira, hubungan emosional Sumbar dan Riau sangat lengket dari dulu, maka tampilan kami layak ditunjukkan di sini,"kata Julnadi yang juga pembaca puisi terbaik se-nasional itu.

Julnadi juga mengungkapkan terimakasih kepada UPTD Taman BUdaya Provinsi Riau dan penonton di pekanbaru karena telah menyambut baik pementasan tersebut. Menurutnya, UPTD Tambud Riau juga merupakan yang terbaik. Pasalnya, jarang sekali UPTD tambud lain yang mau memfasilitasi dan bahkan membiayai ongkos pulang tanpa adanya iven tertentu.

Adegan teater "Mencari Mampus" itu dimainkan oleh 7 orang aktor yakni, Refki, Erik cobout, Ani Elza Rahmi, Andi Marcony, Melia Fitri, Joni ABK dan Tejo. 7 orang aktor tersebut juga telah beberapa kali tampil disejumlah daerah.

Selain itu, tampilan Teater Imambonjol Padang itu juga dihadiri puluhan penonton yang memadati gedung pertunjukan. Adapun data dari daftar tamu yang dilihat media ini, penonton berasal dari berbagai kelompok seni di Riau, baik kampus maupun independen. (ynl)

Pertama Di Indonesia, MAN Teluk Kuantan 6 Bulan Belajar Bahasa Inggris Di Pare

MAN Teluk Kuantan memecah rekor, menjadi sekolah pertama se- Indonesia yang mampu mengirimkan siswanya selama 6 bulan di 'Perkampungan Inggris', Pare, Jawa Timur. Kegiatan itu diikuti  45 siswa dan 5 orang guru. Mereka berangkat bulan Desember 2011 dan pulangnya Juli 2012 kemarin. 6 bulan belajar di sana, siswa dan guru membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Bahasa Ingris di sekolah.

"Pare sangat terkenal dengan sebutan "kampung Inggris", karena masyarakat di sana menggunakan Bahasa
Inggris dalam percakapan sehari-hari. Hal itu menjadi daya tarik bagi masyarakat di Indonesia belajar
kesana. Namun, belum pernah ada sekolah yang mengutus siswa dan gurunya sampai satu semester (6 bulan) dengan segala konsekwensinya," jelas kepala MAN Teluk Kuantan, Riau, Zulkifli, M.Pd,  Rabu (18/7) via telepon selulernya. .

Diceritakan Zulkifli, program belajar Bahasa Inggris ke Pare sudah menjadi kebijakan sekolah. Hal itu   berawal dari kegagagalannya menjadi mahasiswa undangan ke Australia akibat tersandung Bahasa Inggris.

"Saya tak ingin siswa saya tidak mampu menguasai Bahasa Inggris. Makanya, saya berusaha bagaimana semua siswa bisa membumikan Bahasa Inggris di sekolah," sebutnya.

Oleh karena itu, Zulkifli sebelumnya mengutus 7 orang guru untuk mempelajari model Bahasa Inggris dan
mengadopsi kurikulum Bahasa Inggris di sekolah-sekolah favorit di Pare selama 3 bulan. Pertama kali MAN
Teluk Kuantan memprogramkan hal itu pada bulan Maret 2011. Setelah itu, baru mengutus 45 orang siswa.

Saat ditanya, bagaimana konsekwensi siswa yang mengikuti program belajar Bahasa Inggris selama 6 bulan terhadap mata pelajaran lainnya. Zulkifli menjawab bahwa selama satu semester itu, bobot mata pelajaran siswa yang harus ditempuh dilaksanakan di Pare.

"Kita kan mengirimkan guru mata pelajaran. Meski tidak semua guru mata pelajaran, namun kita sudah menjalin kerja sama dengan sekolah yang ada di Pare. Jadi anak tidak ketinggalan mata pelajaran selama di Pare. Buktinya, mereka tetap bisa menguasai mata pelajaran lainnya," jelasnya.

Adapun tujuan dari belajar Bahasa Inggris di Pare tersebut adalah untuk mengembangkan potensi berbahasa
disekolah baik oleh siswa apalagi guru. Dikatakan Zulkifli, tidak boleh lagi ada anak yang gagap berbahasa Ingris. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa siswa yang menguasai Bahasa Inggris bisa tembus ke perguruan tinggi luar negeri setelah tamat MAN.

"Goal kita sebetulnya pengembangan bahasa dan menembus perguruan tinggi luar negeri. Saya rasa, untuk

kuliah di luar negeri banyak peluang, maka kita mendorong menyiapkan dari segi bahasa. Karena, itu yang
paling utama," katanya lagi.

Saat ditanya masalah biaya, Zulkifli mengatakan, biaya persiswa ditanggung orang tua masing-masing. Berapa besarannya, dia tak mau menjawab.

"Yang jelas orang tua sangat senang dan bahkan mau memberikan uang kepada anaknya demi penguasaan bahasa Ingris. Jadi, tak ada yang dirugikan dalam hal ini," tegasnya.

Terkait siswa yang belum berkesempatan mengikuti belajar Bahasa Inggris di Pare, kepala sekolah telah
menyiapkan adopsi kurikulum belajar bahasa inggris Pare untuk diajarkan kepada siswa lainnya. Selain itu,

Kepala sekolah juga mendatangkan WNA yang berada di Kuansing untuk menggiring siswa selalu berbahasa Inggris.

"Justru kita mendorong setiap siswa dan bahkan tukang kebun untuk bahasa inggris. Dengan keakraban bahasa Inggris di sekolah kami, anak yang tak berkesempatan ikut ke Pare pun menjadi terbiasa. yang penting tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Apalagi, sekali seminggu kami mendatangkan Mr. David, WNA asal Canada yang sedang bertugas di Kuansing untuk menggiring siswa berbahasa Inggris," jelasnya lagi.

Selanjutnya, Zulkifli mengaku sedang mempersiapkan "belajar Bahasa Inggris ke Pare angkatan II'. Rencana
keberangkatan untuk angkatan II itu pada bulan November mendatang.Terkait program mandiri dari MAN Teluk Kuantan, Kabid Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda), kementrian Agama RI Kanwil Riau, Syaifunnajar, mengatakan pihaknya sangat apresiasi terhadap program tersebut. Dia menilai, MAN Teluk Kuantan adalah pemecah rekor mengirim siswa selama 1 semester ke perkampungan Inggris, Jawa Timur.

"Patut kita dukung bahwa program itu tidak merugikan siswa dan orang tuanya. Hanya MAN Teluk Kuantan yang berani memecah rekor. Meski MAN 1 Pekanbaru juga punya program penguasaan bahasa inggris yang baik," pungkasnya. (ynl)

BPK RI: LKPD Provinsi Riau Wajar Dengan Pengecualian -BPK Temukan Sejumlah Masalah

PEKANBARU (VOKAL)-Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini BPK RI atas LKPD tahun 2010.

Hal itu dilaporkan Kepala Perwakilan BPK RI provinsi Riau, Widyatmantoro di depan Gubernur Riau HM. Rusli Zainal beserta dan dinas-dinas setdaprov Riau dalam Sidang Paripurna istimewa DPRD Riau, Rabu (27/6) di ruang paripurna DPRD Riau.

Dilanjutkan Widiyatmantoro, hal-hal yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut adalah belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 disajikan masing-masing sebesar Rp 1.342.180.098.717,32 dan Rp 1.238.746.885.740,55. Jumlah tersebut dari nilai realisasi belanja modal sebesar Rp Rp 1.342.180.098.717,32 di antaranya sebesar Rp 21.816.317.600,00 untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan POPNAS XI tahun 2011, kata BPK tidak dapat diidentifikasi hasil pengadaannya.

Lanjutnya, Sebesar Rp 16.741.715.108,80 untuk pengadaan peralatan venue dan peralatan tanding 39 cabor PON XVIII 2012 tidak diketahui hasil pengadaannya. Sementara belanja modal tersebut mempengaruhi keberadaan aset tetap lainnya sebesar Rp 38.558.032.708,80.

Selain itu, BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern. Disebutkannya,pertama,  prosedur penyusunan Ranperda APBD tidak tertib dan tidak tepat waktu. kedua, penatausahaan pengeluaran pada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD tidak memadai. Ketiga, Penetapan uang persediaan (UP) sekretariat DPRD tidak didasarkan kepada perhitungan yang objektif, pengajuan permintaan beserta persetujuan atas dana tambahan uang (TU) tidak sesuai ketentuan, dan terdapat pengembalian dana TU melebihi batas waktu diperkenalkan.

Tidak hanya itu. BPK RI dalam laporannya mengatakan jajaran Pemprov tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu berdasarkan, antara lain barang hasil peralatan olah raga tidak dapat diidentifikasi.

Seterusnya, realisasi pembayaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue cabang olah raga menembak tahun 2011 tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Hal itu berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2010 dan perda tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII ternyata telah habis masa berlakunya.

Beberapa klausul perjanjian Bangun Guna Serah antara pemerintah provinsi dengan pihak ke tigajugatidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada pengadaan peralatan vienue dan peralatan tanding 39 cabang olah raga PON berindikasi merugikan keuangan daerah.

Oleh karenanya, BKP RI mengharapkan pemerintah provinsi Riau segera menindaklanjutinya. Selain itu, BPK RI juga meminta hasil tindak lanjut oleh gubernur secara tertulis dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Hal tersebut berdasarkan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan UU nomor 15 tahun 2004 pasal 20 ayat (2) dan (3).

Menanggapai laporan tersebut, Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal mengatakan kepada Wartawan usai sidang paripurna, bahwa dia akan menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan LKPD oleh BPK RI.

"Saya akan teruskan rekomendasi BPK RI tersebut kepada masing-masing kepala Dinas Setdaprov Riau. Dua bulan waktu untuk menindaklanjutinya akan diusahakan maksimal sehingga LKPD provinsi Riau ada perbaikan-perbaikan yang lebih berarti," kara Gubri, HM. Rusli Zainal kepada wartawan.

Lanjutnya, rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan LKPD Riau serta indikasi-indikasi lainnya merupakan suatu petunjuk untuk memberikan evaluasi. Dia juga berharap, waktu 60 hari mendapat hasil yang baik.

SEmentara itu, ketua DPRD provinsi Riau, H. Johar Firdaus juga mengharapkan ada hasil yang lebih baik karena batas kerja hanya dua bulan. Menurutnya, rekomendasi BPK sebetulnya penggiringan agar ada kehati-hatian dalam bekerja.

"Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, tentu rekomendasi BPK dilaksanakan dengan baik sesuai waktu yang telah diberikan," pungkas Johar. (ynl)

Garuda Tergelincir Di Bandara SSK II Pekanbaru, Sejumlah penerbangan di Tunda

PEKANBARU (VOKAL)--Pesawat garuda 738 dengan penerbangan GA 174, dari Jakarta tergelincir di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Dari keterangan yang dihimpun Harian Vokal, penerbangan dari bandara Soekarno Hatta, Jakarta dari pukul 14.00 Wib dan lending di Bandara SSK II Pekanbaru dalam kedaan darurat pukul Rp 15.30 Wib.

162 penumpang dapat keluar dengan selamat, meski sempat terkurung di dalam pesawat selama 30 menit. Sementara itu, Mentri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Batasar Kayambua juga berada dalam pesawat tersebut.

"Setengah jam penumpang belum dapat evakuasi dan terkurung di dalam pesawat.  Alhamdllah tak ada korban jiwa ataupun yang luka-luka, tapi suasana memang menegangkan," jelas Arifin, salah seorang penumpang kepada Harian Vokal, Selasa (17/6) di terminal baru bandara SSK II.

Menurut pengakuan penumpang, Syahrul kepada Harian Vokal, sebelum pesawat lending sempat berputar beberapa kali di udara. Karena cuaca buruk membuat pilot pesawat ragu mendarat. Bahkan, kata Syahrul, sempat ada rencana dari pilot untuk memutar pesawat ke bandara provinsi lain. Namun, proses pendaratan akhirnya diputuskan tetap di bandara SSK II meski dengan resiko. 

"Hal itu dijelaskan awak pesawat setelah badan pesawat berada dalam rumput," kata syahrul.

Dijelaskan Syahrul, menjelang pesawat turun terjadi goncangan yang luar biasa. Semua penumpang yang tidak memasang sabuk pengaman terpantul ke atas. Hal tersebut ditenangkan oleh awak pesawat. Awak pesawat mengatakan "tenang-tenang, tidak bakal terjadi apa-apa, tetap waspada". Ternyata lendingnya tidak ditengah landasan. Bahkan, keluar dari landasan sekitar 10 meter. 

"Baru sebentar, pesawat sudah berada di atas rumput, di luar landasan sekitar 10 meter sebelah barat Bandara. Badan pesawat melintang," kata syahrul. 

Menurut Syahrul, setelah pesawat berhenti, langsung pilot menghadap penumpang. Pilot minta maaf karena ada kesalahan pada sistem pengereman pesawat.

" Pilot minta maaf dikatakannya ada sistem pengereman bermasalah," sebutnya lagi.

Sementara itu, Siti Khalifah yang juga salah satu penumpang mengatakan hal senada. Dikatakannya, dirinya sempat terkurung selama kurang lebih setengah jam dalam pesawat. Memang dari terjadi goncangan di dalam pesawat semua terdiam. Hal tersebut mungkin karena kecemasan penumpang. Dia sendiri mengaku sangat ketakutan saat kejadian. 

"Alhamdllah semua penumpang selamat. Meski saya merasa ketakutan tadinya. Untung saja pilotnya hebat akhirnya pesawat bisa didaratkan meski di atas rumput," terang Siti kepada Harian Vokal.

Ketika dikonfirmasi ke Duty Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Ibnu Hasan, dia hanya meminta maaf kepada wartawan. Dia mengaku tidak tahu dengan kejadian tersebut.

"Mohon maaf saudara-saudara, saya belum tahu. Maaf, belum bisa beri keeterangan. Nantilah dulu, ada konferensi pers.  Cuma bandara kita ini tutup 1 jam untuk proses evakuasi," katanya sekitar pukul 16.15 wib di Bandara.

Namun, hingga pukul 18.20 menit, pesawat Garuda tersebut masih berada dengan kedaan melintang di atas rumput bagian barat bandara. Sama sekali, belum ada pengevakuasian. Sehingga, hal tersebut membuat penerbangan dari SSK II terpaksa ditunda. 

Ketika wartawan hendak mengambil foto  dan masuk ke TKP, pihak bandara tidak mengizinkan.

"Tidak boleh ada yang masuk meski dari media manapun,"  kata seorang petugas bandara yang tidak mau menyebutkan namanya. 

Sementara itu, saat Harian Vokal mendatangi ruangan OIC untuk menemui Kepala Cabang Bandara, Anggoro Laras, namun tidak seorangpun berada di ruangan tersebut. Terlihat ruangan OIC kosong melompong. Saat ditanya ke security yang sedang bertugas, dia juga mengaku tidak tahu keberadaan kepala cabang dan petugas lainnya. 

Sementara manajer Garuda Pekanbaru, Erina Damayanti, saat dihubungi melalui telepon selulernya dengan nomor 081357846222 sebanyak 7 kali, meski panggilan masuk namun tak ada jawaban. SMS yang dikirim juga tak pernah dibalas.

Sejumlah Penerbangan Di Bandara SSK II Terpaksa Ditunda

Sejumlah penerbangan dari bandara SSK II Pekanbaru terpaksa ditunda selama proses evakuasi pesawat garuda belum selesai dilaksanakan. Hal tersebut membuat calon penumpang  dari berbagai penerbangan kecewa karena tidak ada informasi secara resmi disampaikan. 

Adapun penerbangan yang terpaksa ditunda, yakni Lion Air JT 238 dari Pekanbaru menuju Batam dengan jadwal penerbangan pukul 15.00. Lion Air JT 239 dari Bandara SSK II menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan 17. 10 wib. Sriwijaya air SJ 041 menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 17.30. Garuda Indonesia GA 179 menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan 18.30 wib. Lion air JT 295 menuju jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 18.25 wib. Lion air JT 294 menuju medan dengan jadwal penerbangan 18.25 wib dan Batavia Y6 562 menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 19.10.

Dikatakan  Juati, salah seorang calon penumpang Lion Air JT 239, dari Bandara SSK II menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan 17.10 wib bahwa pihak Lion Air tidak menyampaikan informasi delay secara resmi kepada calon penumpanganya. Hal tersebut membuat Juati kecewa dan merasa tidak dipedulikan sebagai calon penumpang.

"kami dirugikan dalam hal ini. karena tidak ada informasi resmi dari Lionair atas keterlambatan ini,"katanya saat ditanya wartawan. 

Dari pantauan Harian Vokal, ternyata anggota komisi D, DPRD Riau, Darisman Ahmad juga merupakan calon penumpang pesawat Garuda Indonesia, GA 179 yang hendak menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan 18.30 wib. Dia mengatakan sejumlah penerbangan memang terlambat sebelum adanya evakuasi pesawat garuda 738 yang tergelincir. Namun, dia tidak mempersoalkannya.

"Kita maklumi memang keterlambatan ini akibat insiden yang tidak dikehendaki semua orang. Kita maklumi itu. Meski hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diberikan pihak garuda kepada penumpang. Berapa jam keterlambatan penerbangan ini saya juga belum tahu," kata Darisman yang juga politi PKS itu.

Dia juga sedikit memberikan komentar atas tergelincirnya pesawat Garuda 738. Menurutnya, sesuai hasil hearing dengan komisi A, DPRD Riau beberapa waktu lalu, memang ada faktor landasan. Dia menyatakan kalau landasan SSK II tersebut masih kurang sekitar 400 meter dari yang sebenarnya. 

Dia juga mengharapkan pemerintah segera menindaklanjuti kekurangan landasan tersebut.

"Kalau tidak salah memang sekitar 400 meter panjang landasan kurang. Kita juga harapkan agar poemerintah segera membenahi hal tersebut," katanya kepada Harian Vokal. (ynl)