Nofri Rahmadika, Setelah New Zaeland dan Amerika, Kini Wakili Indonesia Ke Rumania

Setelah ke New zaeland dan Amerika Serikat, kini Nofri Rahmadika (24) diundang lagi ke Eropa.  Gadis Kelahiran Nagari Lubuak Simato, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat  ini, terpilih sebagai perwakilan Republik Indonesia dalam The International Reseach Exchange 2012 di Burcharest, Rumania, Eropa Tengah.

Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang ini, baru saja menyelesaikan clearkship atau co assisten  di  RSUP  M. Djamil Padang. Dia akan menunjukkan kebolehannya dalam kancah kegiatan Internasional  3 September – 3 Oktober 2012 mendatang di di  kota terbesar ke-6 Uni Eropa itu. Kegiatan yang bertema ”The Repair Osteocartilagenous Lession (teknik mengobati kerusakan tulang dan sendi)” ini akan diikuti oleh berbagai perwakilan negara di dunia.

Ika, begitu panggilan akrabnya sehari-hari. Saat berbincang-bincang, Rabu (22/8) di Jopang, Payakumbuh, Sumatera Barat, dia mengaku sangat senang ketika mengetahui bahwa dirinya  diterima dalam kegiatan bergengsi itu. Bahkan, dia langsung sujud syukur tanda berterimakasih kepada Tuhan.

Pada 3 September mendatang, Ika terbang dari Padang, Sumatera Barat menuju Jakarta. Rute pesawat Indonesia-Rumania tidak langsung, maka Ika transit di Amsterdam, Belanda. Sekira-kira 6-8 jam di Amsterdam,  baru Ika bertolak ke Bandara Ottopeni, Bucharest, Rumania.

“Saya sangat senang mendapat pengumuman lulus, setelah melewati seleksi yang ketat dan proses yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Terlebih penelitian kali ini bertemakan tentang penyakit tulang dan sendi. Artinya, penelitian ini bersifat penelitian klinik, yakni ada gabungan antara pasien di  rumah sakit, bedah orthopedi dan pengumpulan data,”sebut Ika penuh keakraban. 

Uniknya lagi,  pengumuman yang diterimanya bertepatan pula pada malam final Piala Eropa di Ukraina beberapa waktu lalu. Dikatakannya, pukul 00.10 tengah malam Waktu Indonesia bagian Barat, dia menerima kabar via email bahwa dirinya di terima Unive of  Bucharest, Rumania. Negara tetangga Ukraina (Tuan Rumah Piala Eropa 2012) ini merupakan negara terbesar ke -9 di Uni Eropa. 

“Saat menerima email, Ika menduga apakah yang diteliti ini para atlet sepak bola piala eropa yang mengalami cedera tulang dan sendi?,” kata alumni MAN Padang Japang itu sembari mengeluarkan senyum khasnya.

 Dijelaskan Ika, pesaing beasiswa unggulan Kemendiknas  ini, dipilih berdasarkan IPK, sertifikat kegiatan serta pengalaman yangg pernah diikuti, seperti workshop, conferences serta pelatihan lainnya. Sementara pesaing berasal dari berbagai jurusan universitas se-Indonesia.

 “oh iyo,.salah satu syarat diterima reseach exchange tu, toefl harus di ateh 500. Alhamdulillah,  yang dapek ke Rumania cuma Ika surang sajo,”(Salah satu sarat diterima pada Research exchange itu toefl harus di atas 500. Alhamdulillah, yang dapat ke Rumania cuma Ika sendiri),” katanya lagi. 

Lebih lanjut Ika menjelaskan,  tujuan penelitian tersebut untuk mengetes teknik operasi terbaru dalam memperbaiki kerusakan tulang dan sendi. Ini tidak hanya untuk membantu para lansia yang karena faktor usia, mereka mengalami degenerasi tulang dan cairan sendi yang berkurang produksinya.  Tetapi, kata dia juga untuk para atlet atau olahragawan.

 

“Kesehatan tulang dan sendi bagi lansia dan  atlet merupakan aset berharga bagi masa depan dan karir nya,” sebutnya.

Lanjutnya, organisasi khusus yang menangani program pertukaran mahasiswa kedokteran dalam bidang penelitian bernama  Standing Committee on Research Exchange – Center for Indonesian Medical Students’ Activities (SCORE-CIMSA).  Tujuan dari penelitian  tersebut, untuk dapat menjadi asisten peneliti  di  luar negeri.

“Secara Otomatis, kita langsung menjadi anggota SCORE-IFMSA,”sebutnya .

Penelitian tersebut, terang Ika, dalam rangka meningkatkan  kreativitas dan kemampuan dalam Riset mahasiswa kedokteran, serta memperoleh pengalaman dari berbagai pendekatan yang berbeda dalam penelitan kedokteran.

“ Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat meningkatkan kegiatan penelitian dan memperoleh metode penelitian dari negara lain, serta memperkenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia pada negara lain,” ucapnya semangat.

Adapun tujuan kegiatan bersangkutan untuk  berusaha memperluas wawasan tentang ilmu kedokteran di bidang penelitian. Lebih lanjut Ika mengatakan, sesuatu yang berkembang di Rumania bisa berguna bagi penelitian di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Ika dipandu oleh dokter terkenal dan handal selama berada di Rumania. Ika akan dibimbing oleh pimpinan  The Orthopaedic And Traumatologi Clinic, The Center Of Articular Surgery Prof. Dr. Andrei Firica, MD, Phd dan seorang tutor Dr. Dan Laptoiu.

Masalah biaya, Ika tidak boleh memikirkan. Pasalnya, biaya studi dan akomodasi, berupa tempat tinggal dan konsumsi ditanggung oleh the International  Federation of Medical Students Association of Romania ( IFMSAR) . Sedangkan, biaya perjalanan berasal dari  Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI.  Hal ini merupakan program Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Beasiswa Unggulan tersebut adalah program Kemendiknas dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang mendukung pembangunan.

Di tempat terpisah, Masmir Bin Abdurrahman (Ayah kandung Ika) dan Budiman Binti Syahbudin (Ibu kandung Ika) mengaku meneteskan air mata setelah mendapat kabar dari anaknya.  Sebab, kedua orang tua Ika ini hanyalah petani di kampung yang tak pernah kenal dengan nama-nama negara, apalagi negara di Eropa.

“Saya tidak tahu di mana negeri antah berantah yang akan ditempuh anak saya itu. saya tidak pernah berpikir sejauh ini. Kami sangat bangga dengan Ika. Kami selalu berdoa untuknya, dan menyerahkan Ika ke Allah,” katanya haru sambil mengusap air mata yang menetes dipipinya.

Ando (27),  kakak kandung Ika merasa bahagia. Dikatakan Ando,  segenap keluarga  besarnya sangat bersyukur atas prestasi gemilang yang diraih Ika. Diceritakannya, dari SD hingga MAN, Ika selalu mendapat juara kelas, serta tidak  sedikit prestasi non akademik yang diraihnya.

“Alhamdllah, sampai sekarang Ika bisa meningkatkan prestasinya. Sejak kecil, Ika dalam keluarga kami memang punya ingatan kuat, cerdas dan baik,”sebut Ando.

Meski demikian, aku Ando, orang tuanya selalu berpesan agar tetap menjadi anak Indonesia yang rendah hati.  Pasalnya, nama baik negara ini berada di pundak Ika saat menjadi perwakilan RI di Rumania sana.

“Delegasi  SCORE Fakultas Kedokteran Unand, Padang  untuk Rumania ini merupakan satu-satunya asal Indonesia. Maka, Ika tidak hanya bertanggungjawab menjaga marwah Sumatera Barat, tetapi Ika adalah representasi negara Indonesia yang harus menjaga nama baik negara,” jelas PNS yang bertugas di Bintan, Kepulauan Riau itu,

Seperti dipaparkan Ando, sebelumnya Ika juga pernah menerima beasiswa penuh  Indonesian English Language Study Program (IELSP) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program pertukaran mahasiswa, untuk belajar bahasa Inggris dan budaya Amerika di University of Arizona , Amerika Serikat  berlangsung selama 2 bulan, yakni 10 Juni–8 Agustus 2010.

Desember 2011 lalu, Ika juga mewakili Indonesia pada International Youth Forum yang diselenggarakan oleh UNESCO di New Zealand.  Pada kesempatan itu, Ika dan timnya memenangkan proyek Unesco yang  diimplementasikan di Cristhcurht, New Zealand.

Selain itu, Ika juga pernah menjadi delegasi Sumatera dalam The International Islamic Medical Ascociation (IIMA ) di Malaysia dan Singapura tahun  2008.

Setelah mengikuti kegiatan internasional beberapa kali, Ika memperoleh beberapa kesimpulan bahwa anak Indonesia tidak kalah dari negara lain. Bahkan, pada khasanah intelektual sehebat apapaun, anak Indonesia sangat dihargai dunia internasional.

“Harap dukungan dan doa restu orang tua serta generasi muda Indonesia,” tutup gadis manis berkulit sawo matang itu. (Mayonal Putra)

Arus Balik: Jembatan Layang Kelok Sembilan Efektif Mengurai Kemacetan

Limapuluh Kota, Sumbar (Vokal)--Jembatan Layang kelok Sembilan, penghubung jalan Sumbar-Riau, efektif mengurai kemacetan pada arus balik lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap lebaran hingga arus balik, terjadi antrian panjang di badan jalan kelok sembilan, yang terbentang di tebing yang curam itu. Pasalnya, akses jalan dari arah Riau menuju Payakumbuh menggunakan jembatan layang sedangkan akses menuju arah Riau menggunakan jalan lama. Padahal sebelum ada jembatan, akses yang berlawanan itu hanya menggunakan jalan kelok sembilan.

Pantauan Harian Vokal, Kamis (23/8) siang, arus balik menuju Riau lancar dan tidak ada antrian panjang. Sementara, jembatan layang yang memeiliki panjang 711 meter tersebut belum boleh digunakan untuk kases menuju Riau.

Salah satu warga yang berjualan di pinggir jalan itu, Arif mengatakan jembatan layang yang memiliki tinggi hingga 65 meter itu cukup efektif untuk mengurai kemacetan bila dibandingkan tahun sebelumnya. meski jembatan tersebut belum sepenuhnya selesai dibangun. Apalagi, pemakaian pra lebaran hingga H+7 hanya sebagai uji coba.

"cukup efektif bila dibandingkan tahun lalu. Kita tak melihat lagi adanya antrian kenderaan arus mudik dan balik di tahun ini. Padahal, jembatan tersebut belum siap dibangun seluruhnya. Masih ada lagi yang mau dibangun hingga sketsa jembatan itu persis sama dengan sketsa kelok sembilan ini,"katanya.

Meski demikian, masih ada beberapa hal yang belum terbenahi hingga terjadi penumpukan kendaraan di ujung jembatan arah Payakumbuh. Karena, akses yang mempertemukan ujung jembatan dengan jalan lama kelok sembilan belum diperbesar.

"Kalau malam kemarin memang ada sedikit macet diujung jembatan. Sebab, jalan di sana masih belum diperlebar. Sementara, kemdaraan menuju arah Riau sangat banyak,begitu juga dengan kendaraan menuju Sumbar," kata Yanto, salah seorang juru parkir di kelok sembilan.

Pengguna Tidak Patuhi Aturan

Jembatan layang kelok sembilan, sepanjang 711 meter tersebut sudah pasang rambu lalu lintas oleh polisi bahwa tidak boleh berhenti di atas badan jembatan. Namun, hal tersebut terkesan hanya pajangan saja. Pasalnya, sangat banyak pengguna yang sengaja berhenti di badan jembatan untuk berfoto-foto dan menikmati pemandangan. Saat ditanya, mereka hanya menjawab, "kan tidak ada polisi".

Ema, salah seorang pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk berfoto ria, mengungkapkan bahwa mereka tidak mengganggu akses jalan. Selain itu, dia merasa berhenti sebentar untuk mengabadikan momen tidak ada masalah.

"Tidak ada masalah berhenti sebentar untuk menikmati jembatan baru ini, lagian kita kan jarang juga lewat sini. Polisi pun tak ada yang berjaga, jadi, yaa gak apa-apalah," sebutnya.

Saat ditanya, apakah mereka tidak takut kalau tiba-tiba jembatan tersebut amruk, mereka hanya menjawab, konstruksinya sudah diatur ahlinya. "aku percaya bahwa jembatan ini kuat. Sebab, tak mungkin pemerintah membangun jembatan ini dengan sia-sia,"jawabnya lagi.

Pantauan Harian Vokal, ada puluhan kendaraan bermotor roda dua yang berhenti di badan jembatan tertinggi itu, dan sepuluhan kendaraan roda empat. Disebutkan Arif, polisi patroli biasanya sekali dua jam.

"Ketika ada polisi mereka pada kabur. Kalau tidak ada, ya kaya gitu lah. Mereka tidak mengindahkan aturan, padahal jembatan ini baru tahap uji coba,"pungkasnya. (mayonal putra)

Warga Tuntut Pemrov Selesaikan Tapal Batas Rohul-Rohil Dengan Sumut

PEKANBARU - Masyarakat Dusun Belingkar Desa Tanjung Medan Kecamatan

Pujud Kabupaten Rohil menuntut Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau untuk segera

menyelesaikan konflik tapal batas dengan Sumatera Utara. Pasalnya,

ketidakjelasan tapal batas tersebut, kerap menimbulkan konflik yang justru

merugikan masyarakat sendiri.

Hal tersebut disampaikan anggota komisi C, DPRD Riau, Dapil Rohul-Rohil, A.

Kirjuhari melalui telepon seluler, Selasa (7/8).

"Dari reses di Rohil saya mendapati mendapati masalah yang serius dan harus

segera diomunikasikan dengan pemrov Riau. Masalnya itu menyangkut tapal batas

wilayah.Terutama wilayah Rohil yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara

(sumut),"ungkapnya.

Dia mengatakan, masyarakat mengeluh karena selama ini tidak ada keputusan mana

saja tapal batas wilayah tersebut,baik antara Rohil dengan Rohul apalagi dengan

provinsi tetangga. Ketida jelasan itu, kata dia berpotensi menimbulkan konflik

antar warga.


Meski sampai saat ini, belum ada korban yang berjatuhan akibat konflik tapal

batas tersebut, namun kedepannya,  tidak ada jaminan untuk tidak terjadi hal -

hal yang serius. Pasalnya, terang Kirjuhari, telah terjadi dualisme

kepemimpinan ditingkat desa Tanjung Medan.

"hal inilah yang sering terjadi saling klaim antar satu sama lain," jelas

politisi Partai Amanat Nasional ini.


Selain itu, dia juga memaparkan, selain masalah tapal batas, masalah

infrastruktur jalan, pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, di Rohil masih

perlu diperhatikan secara khusus. (ynl)

Gubri Rusli Zainal Banyak Lupa, Gugup Setelah Diperdengarkan Rekaman Percakapan

PEKANBARU - Gubernur Riau Rusli Zainal dihadirkan sebagai saksi untuk  terdakwa kasus suap PON XVIII, Eka Dharma Putra, Kasi Sarana dan Prasarana  Dispora Riau, Selasa (7/8) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam menjawab pertanyaan JPU, dia lebih banyak mengatakan lupa.Setelah beberapa kali menjawab lupa dan tidak ingat, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asrul Alimin SH mengingatkan bahwa saksi Rusli Zainal telah disumpah dengan ALquran.

"Sebelumnya anda sudah disumpah dengan Al quran. Ini bulan Ramadan, sebaiknya Anda memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana yang Anda ketahui.jangan berbohong." tegas Jaksa KPK, Asrul Alimin SH.

Salah satu contoh Gubri Rusli Zainal menjawab lupa, saat jaksa menanyakan kebenaran hasil analisa Biro Hukum yang menyebutkan Perda No.6/2010 tak bisa lagi direvisi karena sudah kadarluarsa.

Saat diperdengarkan transkip rekaman percakapan telepon Rusli Zainal dengan Lukman Abbas terkait uang lelah Rp 1,8 miliar untuk anggota DPRD Riau terlihat Rusli Zainal Gugup dan seolah-olah tidak tahu. Bahkan, Rekaman pertama tak langsung diakui itu adalah suaranya. Rusli sempat menerawang sesaat rekaman itu diperdengarkan, bahkan tiga kali panggilan JPU tidak didengar Rusli.

"Saudara saksi,"panggil JPU setelah tiga kali. Namun, Rusli menerawang dan baru setelah panggilan ke tiga dia menjawab.

Dalam percakapan tersebut, terdengar, Gubri menanyakan, "kapan tuntasnya revisi Perda?

"sedang dilaksanakan pak," jawab Lukman.

 Kemudian lanjut Lukman "Aman tu, Pak.

Masalahnya uangnya baru setengah.

"Saya tidak tahu suara siapa itu, Pak," ujar Rusli menjawab pertanyan JPU Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) Asrul Alimin SH beserta dua rekannya Risma Ansari SH, dan Nurul Widiasih SH.

Kembali JPU menegaskan agar saksi menjawab dengan jujur.
"percakapan itu menyangkut uang Rp 1,8 milyar. Tapi Lukman Abbas baru mengumpulkan uang sebesar Rp 1,1 milyar,"ungkap JPU  Asrul Alimin SH.

"beda suara direkaman, saya tak menegerti maksud Lukman,"jawab Gubri.

Kemudian, JPU putar lagi rekaman hingga empat kali. Barulah Gubri mengakui kalau itu benar-benar suara dia dengan Lukman Abas. Meski demikian, Gubri tetap membantah, bahwa pembicaraan itu tidak terkait uang lelah Rp 1,8 miliar.

Dalam rekaman selanjutnya, Gubri bertanya kepada Lukman Abbas.
 "Sudah ok semua itu kan?"

Apa maksud pertanyaan anda kepada Lukman Abbas, apakah terkait dengan pembayaran Rp 1,8 miliar untuk uang lelah anggota DRPD Riau," tanya JPU. Gubernur masih saja menjawab lupa. Bahkan, setelah didesak, gubri menjawab kalau pertanyaannya itu tidak terkait uang  lelah Rp1,8 miliar, tetapi ada program
lain.

Selain itu, juga diperdengarkan rekaman pembicaraan telepon antara ajudannya Faisal dengan Lukman Abas. Namun saat ditanya Jaksa KPK, apakah dia mengenal suara yang tengah berbicara tersebut? Apakah benar Faisal dan Lukman Abas? Rusli mengaku tidak begitu yakin.

"Saya tidak begitu yakin, suaranya kedengaran beda" katanya.

Meski demikian, Gubri mengakui bahwa Lukman Abas pernah menyampaikan ada permintaan uang lelah dari dewan terkait dengan Revisi Perda No 6 Tahun 2010.

Permintaan tersebut, aku Rusli, sempat membuatnya marah.

"Waktu itu, saya sempat marah kepada Lukman Abas, karena setiap datang selalu
bicara duit,"

Selanjutnya, hakim menanyakan apakah anggota DPRD Riau sering minta uang setiap kali melakukan pembahasan Perda?

Berdasarkan laporan Lukman Abas, Gubri membenarkan bahwa banyak anggota dewan yang meminta duit setiap kali pembahasan perda.

Hakim kembali bertanya, terkait SKPD lainnya. Apakah juga meminta uang?

"Secara teknis saya tak tahu, tapi Katanya (Lukman Abbas, red), ada juga yang diminta, tapi ada juga yang tidak diminta, Pak Hakim," jawab Gubri.
Saat ditanyakan sikap Gubri terhadap permintaan wakil rakyat, Gubri Rusli Zainal menjawab dengan tegas bahwa dirinya menolak.

"Saya sudah tegaskan, agar tidak usah menuruti permintaan seperti itu," katanya.Sebelum mengakhiri sidang keterangan saksi oleh Gubernur Riau, Rusli zainal atas terdakwa Eka Dharma Putra, Hakim ketua, Krosbin Lumbon Hakin Gaol, sempat mengingatkan berkemungkinan Gubri bakal dipanggil kembali sebagai saksi atas terdakwa Rahmat Syaputra.

Pantauan Saya, sidang yang berlangsung dari pukul 10.00 pagi hingga zuhur itu, disesaki banyak orang, baik dari pers maupun dari unsur pemrov.Riau. Bahkan terlihat banyak pejabat yang tidak mendapat tempat duduk. (ynl)

Anggota Dewan Terlibat Kasus Suap, Diminta Legowo Mundur

Fraksi Golkar terbanyak

PEKANBARU (VOKAL)-Pengamat Politik Riau, Andi Yusran meminta anggota DPRD Riau yang terlibat dengan kasus suap revisi perda 06/2010 tentang PON XVIII diminta mundur secara legowo.

Menurutnya, sejumlah agenda dewan untuk kepentingan rakyat terganggu akibat banyaknya anggota dewan yang menjadi tersangka dan diperiksa KPK. Sementara, penggantian antar waktu (PAW) anggota yang bermasalah belum dapat dilakukan, karena kekuatan hukum belum ditetapkan.

"Dilemma memang, di satu sisi anggota dewan yang tersangka belum dapat di PAW oleh partai karena kasusnya belum memiliki kekuatan hukum . Disisi lain, jelas kinerja dewan pasti terganggu. Idealnya, dikembalikan ke hati nurani dewan masing-masing. Kalau memang merasa terlibat, yah, sudah legowo saja, berinisiatif mundur dari keanggotaan dewan, tapi kalau yakin tidak terlibat, tetaplah bertahan,"katanya kepada Harian Vokal, Kamis (2/8).

Sementara itu, anggota DPRD Riau yang telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka sudah berjumlah 10 orang.  3 orang dari fraksi golkar, yakni M. Faisal Aswan, Abu Bakar Siddik dan Zulfan heri. Dari fraksi PPP 2 orang, yakni Syarif Hidayat dan Roem Zein. Fraksi PAN juga 2 orang, yakni Taufan Andoso Yakin dan Adrian Ali. Fraksi Demokrat 1 orang, yakni Tengku Muhazza, Fraksi PDI Perjuangan juga 1 orang, yakni Turoechan Asy'ari dan fraksi gabuangan asal PKB juga 1 orang yakni M. Dunir.


Terkait kasus tersebut, Sekwan, Zulkarnain Kadir mengkhawatirkan DPRD Riau kolaps. Apalagi, jika 20 orang pansus revisi perda 06/2010 persebut dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dia juga meminta, agar status hukum dipastikan secepat mungkin, mengingat banyaknya agenda dewan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, dia juga mengharapkapkan adanya regulasi dari presiden untuk mengantisipasi terancamnya setiap agenda paripurna dewan. Hal tersebut terlihat pada paripurna terakhir, yakni pengesahan RPJMD dan pandangan kepala daerah serta pengumuman reses, selasa (31/7) malam, yang dapat dihadiri hanya 34 anggota. Itupun sudah menunggu beberapa jam dari jadwal. Paripurna tersebut pun terpaksa diundur dalam waktu yang belum ditentukan.

Tidak bisa ditampik, ketua fraksi partai golkar, Iwa Sirwani Bibra mengatakan, akibat banyaknya anggota tersandung hukum, sejumlah agenda di dewan menjadi lumpuh. Dalam sidang paripurna, terlihat SKPD dan kursi kosong lebih mendominasi ketimbang anggota dewan.

Belum Bisa PAW

Kebijakan parpol untuk mem PAW masing-masing angota yang dinyatakan tersangka oleh KPK, belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, PAW hanya bisa dilakukan apabila ketetapan hukum bagi tersangka sudah ditetapkan. Atau, anggota dewan menyatakan pengunduran dirinya terlebih dahulu.

"Lah, belum bisa PAW. PAW itu punya prosedur, bukan sekehndak parpol saja. Kalau sudah ada ketetapan hukum, barulah kita di partai punya kebijakan. Kebijakan itu pun, hanya permohonan kepada KPU. Penggantinya berdasarkan data suara di KPU. Partai tidak bisa menunjuk saja. Itu wewenang KPU," jelas sekjen DPW Riau partai Demokrat, Dr. Koko Iskandar kepada Harian Vokal, Kamis (2/8).

Saat ditanya, siapa pengganti tengku Muhazza bila masa inkrahnya jelas. Koko menjawab bahwa pihaknya melihat jumlah suara terbanyak setelah Tengku Muhaza di data pileg KPU Riau.

Dijelaskan, selain menunggu masa inkrah, boleh dilakukan PAW bila yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Bisa diajukan permohonan PAW ke KPU bila anggota dewan mundur terlebih dahulu. Selama itu tidak terjadi, ya kita tungu dulu ketetapan hukum," tambahnya.

Hal itu juga dikatakan ketua Fraksi Golkar, Iwa Sirwani Bibra. Menurutnya, PAW tidak hanya menunjuk pengganti tersangka. Tetapi, PAW tersebut hanya bisa dilakukan bila sudah inkrah.

"Siapa penggantinya nanti, itu berdasarkan data suara dari pemilihan legislatif di KPU Riau sebelumnya," katanya. (ynl)

Perdes Dijadikan Legalitas Pungli Di Inhil

PEKANBARU (VOKAL)--Sejumlah pedagang di pasar Bagan Jaya, kecamatan Enok, Kabupaten Inhil mengeluh karena banyaknya pungutan liar dari aparat Desa. Anehnya, pungutan tersebut didasarkan oleh Peraturan Desa (Perdes).

"mereka tidak hanya memungut uang kebersiahan. Uang lapak dikenakan masing-masing pedagang Rp 5 ribu, uang kebersihan Rp 5 ribu, uang buat ronda malam Rp 5 ribu, ditambah lagi dengan pungutan-pungutan lainnya tanpa diduga-duga," keluh Asmara (40) kepada Harian Vokal, Kamis (2/8) melalui telepon selulernya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Eksekutif Institute of Social Empowerment and Development (ISED) Riau, Zainal Abadi.

Dijelaskan, berdasarkan pantauannya di beberapa desa di Inhil, melalui pesan singkat, dia mengirimkan data ke Harian Vokal, bahwa pungutan yang berdasarkan Perdes tersebut hampir merata di setiap desa di Kabupaten Inhil. Di Desa Harapan Tani, setiap pedagang dipungut biaya listrik Rp 5 ribu per malam, dan Rp 3 ribu bagi yang tidak berjualan di malam hari. Begitu juga yang terjadi di Desa Rumbai Jaya, sejumlah pungutan telah meresahkan pedagang.

"Di setiap desa di Inhil rata-rata ada pasarnya rakyatnya. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan pembuatan lapak di pinggir pasar-pasar inhil yang berbayar. Rata-rata penghuni pasar keliling juga dikenakan pajak retribusi, kebersihan, listrik, ronda malam daln lain-lain," jelasnya Zainal.

Pihaknya mempertanyakan kekuatan Perdes tersebut dalam perundang-undangan. Katanya, berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan yang diundangan paling rendah adalah Perda.

"Tidak ada dikenal dalam peraturan dan perundangan di negara kita dengan peraturan desa (perdes),"tegasnya.

Dipaparkan, munculnya perdes yang disalah gunakan itu adalah peluang yang diberikan bupati Inhil. Yaitu, adanya program "Desa Mandiri" yang bertujuan, agar masing-masing desa bergiat untuk berkembang.

"Hal tersebut banyak disalah tafsirkan, sehingga masing-masing desa membuat peraturan yang namanya perdes, tetapi untuk melakukan pungli. Itu tidak benar," tegasnya.

Selain itu, katanya, desa di inhil juga membuat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) tanpa  jelas landasan hukumnya. Hal tersebut, juga dijadikan kesewenang-wenangan penguasa desa untuk pungutan.

Anehnya, menurut Zainal, setiap pungutan yang dibuat legalitasnya sama sekali tidak ada lapoan pertangungjawabannya.

"berbicara soal transparansi anggaran, pungutan yang telah terjadi di Inhil jauh dari itu. Apalagi, kita menyebut akuntabilitas. Wah, sepertinya kepala desa tak mengenal itulah. Yang penting bagi mereka, ada uang masuk, bagaimana laporannya, mereka tidak tahu," tutup Zainal.

Terkait hal tersebut, anggota komisi A, DPRD Riau, Riky Hariansyah mengatakan bahwa Perdes tidak diakui dalam perundang-undangan. Dia menyayangkan kasus yang terjadi di Inhil. Menurutnya, kasus itu kasus teraneh yang pernah ada.

"Kalaupun ada perdes, sifatnya tidak boleh memungut. Kasus di Inhil kita pertanyakan. Bagaimana kontrol Pemkab di sana? Berarti tidak benar pengawasannya," pungkasnya.

Gaji kerap Telat, THR pun Terancam Tidak Dibagikan

PEKANBARU - 37 orang Clining Service (CS) Setkretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau  terancam tidak dibagikan THRnya. Selain itu, gaji yang diterimanya setiap bulan kerap terlambat dari perjanjian kerja yang ditetapkan perusahaan kontrak.

Hal tersebut disampaikan Koordinator CS Setwan, Roni kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Riau, Kamis (2/8) siang. Pantauan Di lapangan, belasan CS setwan sengaja berkumpul dan mengadukan nasibnya kepada wartawan.

"Kami sangat khawatir, gaji kami kerap terlambat. Padahal, dari awal sudah dijanjikan  kepada kami bahwa gaji dibayarkan setiap tanggal 10. Sementara, kami kerap menerima gaji di atas tanggal 20. sedangkan THR belum tentu ada buat kami," keluh seorang CS, yang enggan menyebutkan namanya.

Dia mengungkapkan,kekhawatirannya tersebut jika perusahaan masih membayarkan gaji di atas tanggal 20. Sedangkan, katanya gaji  sebesar Rp 1,2 juta perbulan itu buat persiapan lebaran yang jatuh tanggal 20 Agustus mendatang.

"Dengan apa kami membelikan anak-anak kami baju buat lebaran. Harusnya nasib kami inilah yang dipikirkan. Sekarang, kami tak tau lagi mengadu kemana, hanya kepada wartawanlah kami mengadu," sebut Ani (nama samaran), salah seorang CS Setwan.

Gaji yang diterima CS perbulan.

Setwan dan Direktur Perusahaan Berkilah

Setwan bagian PPTK Kebersihan Gedung DPRD Riau, Akmal saat dikonfirmasi wartawan berkilah. Bahkan, dia terkesan emosional dan sempat mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi dalam menjawab pertanyaan wartawan.

"Siapa CS nya yang mengatakan, bawa kesini. Hadirkan kesini," katanya dengan nada emosional, seraya melarang seorang wartawan merekam terlebih dahulu pembicaraannya.

Setelah didesak, dia mengatakan kalau CS di DPRD Riau tersebut bukanlah tanggungjawab Setwan, melainkan tanggungjawab CV. Sarana Sukses Mandiri.

"CS itu bukan tanggungjawab kami. Mereka dikontrak oleh CV. Sarana Sukses Mandiri. Karena CV itulah yang memenangkan lelang untuk mempekerjakan CS. Kalaupun ada masalah, kami hanya bisa memanggil perusahaan," sebutnya.

Di tempat terpisah, Direktur CV. Sarana Sukses Mandiri, Akmal juga berkilah bahwa sejumlah CS di DPRD belum dianggap sebagai karyawan kontraknya.

"Kami belum anggap itu karyawan kami. Karena, mereka masih dalam tahap percobaan," katanya.

Saat ditanya, lama kontrak setelah karyawan percobaan, Akmal menjawab, kontrak berlaku 1 tahun kerja. Sedangkan masa percobaannya selama 3 bulan di dalam waktu 1 tahun tersebut.

Dia juga menegaskan, bahwa perusahaan tidak akan mengeluarkan THR untuk karyawan tersebut. Alasannya, tetap berkilah kalau CS yang setiap hari membersihkan gedung DPRD Riau tersebut masih dalam masa percobaan kerja.

"Kami belum mengelurkan THRnya tahun ini. Sebab, mereka masih dalam percobaan karyawan," katanya lagi.

Terkait keterlambatan gaji, dia mengakui kalau perusahaan sekitar 3 kali digaji tanggal 25. Katanya, pencaiaran gaji di atas tanggal 10 memang pernah terjadi. Namun dia tidak mengatakan berapa kali hal tersebut terjadi. Alasannya, keterlambatan gaji tersebut akibat pengurusan lelang.

Ketika dikonfrontir, alasannya tidak akan mencairkan THR sebab karyawan dalam masa percobaan. Sedangkan gaji yang dicairkan pada tanggal 25 setiap bulannnya saja terjadi 3 kali, sedangkan gaji di atas tanggal 10 juga diakuinya beberapa kali, Akmal terkesan kelabakan.

"Ya, kita memang belum mengontraknya. Kita justru melihat dulu kinerjanya," katanya lagi.

Selain itu, dia juga menegaskan akan mengurangi tenaga kerja tersebut. Alasannya, nilai kontrak perusahaan dengan Setwan hanya Rp 699 juta pertahun.

"anggaran segitu masih kurang pak. Potong saja pajak, PPH, bagi 12, tidak ada keuntungannya lagi bagi saya," pungkasnya. (ynl)