Dahlan, Wartawan, dan Pahlawan Antikorupsi

Kita merasa sangat beruntung punya menteri seperti Dahlan Iskan. Sebab, “sakit hati” rakyat Indonesia selama ini menjadi terlampiaskan ketika Menteri Negara BUMN itu mencoba “menantang arus”,  ketika dia mengungkap praktik pemerasan, minta upeti, dan modus lainnya yang dilakukan sejumlah oknum wakil rakyat di DPR RI terhadap BUMN.

Praktik yang diungkap Dahlan Iskan, walau sebatas pemerasan di BUMN, namun bukan berarti tak ada lagi borok para oknum wakil rakyat yang terhormat itu yang patut diungkap. Dulu pernah heboh soal sejumlah wakil rakyat yang menjadi calo anggaran untuk pembangunan di daerah, tapi tak ada yang berani mengungkap dan melaporkannya. Sehingga rakyat hanya gigit jari. Geram dengan ulah oknum wakil rakyat yang membuat rakyat merasa dikhianati.

Baru ketika heboh kasus Hambalang, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding sejumlah wakil rakyat menerima sejumlah uang. Seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang di gedung KPK, Rabu (7/11) malam, Nazaruddin menyebut mantan Ketua Komisi X DPR RI, Prof dr Mahyuddin NS SpOG ikut menikmati uang senilai Rp10 miliar hasil korupsi proyek Hambalang. Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama lain di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, termasuk (diduga) Andi Malarangeng menerima Rp20 miliar.

Kasus yang diungkap Dahlan menjadi sangat heboh karena dianggap membuka aib kader partai politik terkemuka dan memutus mata rantai (kader) partai tersebut untuk menjadikan BUMN sebagai sapi perahan. Kalau Dahlan Iskan tak punya urat nyali, mungkin hal yang selama ini menjadi rahasia umum itu, dianggap sebagai angin lalu saja.

Setelah menyebut dua nama wakil rakyat yang memeras BUMN, Dahlan kembali menyerahkan nama-nama oknum anggota DPR diduga pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK). Dari enam nama yang disampaikan, beserta kronologi kejadiannya, satu nama malah mendapat pujian Dahlan karena dianggap telah mencegah pemerasan terhadap BUMN.

“Ternyata total sembilan nama (dua nama di tiga peristiwa diserahkan Senin, 5/11,  red). Satu orang berada di dua peristiwa, dan satu orang lagi justru harus saya puji,’’ ujar Dahlan seperti ditirukan Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi, Rabu (7/11) kemarin (Riau Pos, 9 November 2012).

Dahlan tidak akan menyerahkan lagi nama-nama lain, kecuali keadaan berkembang. Mengenai hal itu, Dahlan memiliki alasan tersendiri. Mantan Dirut PLN ini ingin lebih fokus membenahi BUMN.

Bagus juga strategi Dahlan, yang sepertinya  sedang menerapkan strategi layaknya seorang pemain poker. Jika ingin menang, maka tidak boleh terburu-buru membuka semua kartu, karena pada akhirnya saat semua dibeberkan secara gamblang pada satu waktu, dikhawatirkan kasus ini akan menguap sebagaimana kasus-kasus lainnya di masa lalu.

Dan dengan membeberkan nama-nama oknum secara bertahap, bukan tanpa kesengajaan karena sesungguhnya hal ini telah direncanakan dengan baik. Selain mengharapkan efek tekanan bayangan ketakutan secara personal pada para terduga yang inisialnya telah disebutkannya, sembari berharap para terduga yang dilaporkan tapi tak disebutkan inisialnya kepada pers, kecuali dipaparkan oleh BK DPR, mengambil langkah ceroboh sehingga akan lebih memperkuat bukti atas dugaan pemerasan ini.

Dahlan mengaku akan tetap berkomitmen mencegah terjadinya kongkalikong atau pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oknum anggota DPR. “BUMN juga dikenal sebagai sarang korupsi. Tugas saya juga berat. Mungkin lebih berat dari teman-teman DPR,’’ tambahnya.

Dituduh Fitnah
Apa yang dilaporkan Dahlan dituding beberapa anggota DPR sebagai fitnah. Mencemarkan nama baik, karena laporannya dinilai kurang bukti. Dahlan menegaskan bahwa informasi yang diberikan ke BK DPR bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika berkonsekuensi hukum, Dahlan pun sudah siap dengan resiko yang bakal dihadapinya.

“Kalau yang saya serahkan itu tidak dianggap bukti, saya tidak tahu lagi niat memberantas korupsi di negeri ini, sungguh-sungguh nggak,” ungkapnya.

Mungkin banyak wakil rakyat di DPR yang tidak tahu bahwa Dahlan itu  seorang wartawan. Karena wartawan, jelas tidak mungkin data dan fakta yang diungkap asal bunyi (asbun) saja dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dahlan menjadi wartawan sejak 1975, dimulai dengan menjadi wartawan di sebuah koran kecil di Samarinda, Kalimantan Timur. Setahun kemudian, 1976, ia menjadi wartawan majalah berita mingguan Tempo. Sejak 1982 Dahlan Iskan memimpin suratkabar Jawa Pos. Di bawah Jawa Pos Group, ada 80 lebih suratkabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai wartawan, sudah pasti informasi, data dan fakta yang disampaikan ke BK DPR sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dahlan bukanlah anak kemarin sore. Dahlan pun tak ada maksud mencari popularitas atau sensasi. Alangkah bodohnya logika kita mempercayai tuduhan miring tanpa bukti tersebut. Sebagai wartawan dan orang media, apalagi pejabat negara selevel menteri, beliau pastinya telah mereview, mengevaluasi, dan memverifikasi bukti-bukti dari jajaran pejabat BUMN yang menjadi sumber data sekaligus saksi utama pemerasan ini.

Saya menjadi ingat kata teman saya yang juga mantan wartawan majalah Tempo, Fachrul Rasyid, bahwa wartawan itu adalah singkatan dari wakil rakyat tanpa dewan. Maksudnya, wartawan itu juga wakil rakyat, bahkan ujung tombak rakyat, namun bukan seperti wakil rakyat di DPR RI dan DPRD. Karena itu, bagi saya Dahlan adalah wakil rakyat yang sesungguhnya. Wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat.

Dan karena keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, Dahlan Ipantas juga sekaligus kita juluki pahlawan antikorupsi. Karena banyak yang terbakar jenggot atas keberanian Dahlan, belakangan suara yang meminta agar Presiden SBY memberhentikan Dahlan sebagai menteri mulai muncul.

“Ada pihak yang mengusulkan kepada presiden supaya saya diberhentikan,’’ kata Dahlan seusai memberikan ceramah pada penutupan The 12th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) di Empire Palace Surabaya (7/11) malam.

Dahlan tidak mau membeberkan lebih lanjut siapa orang yang mengusulkan tersebut. Hanya, dia menegaskan bahwa orang itu bukanlah menteri. 

Sementara itu, suara minor dari parlemen terhadap penyampaian keterangan Dahlan menyangkut pemerasan terhadap BUMN masih muncul. Ketua DPR Marzuki Alie berharap pernyataan Dahlan selama ini bukan fitnah belaka. Namun,  jika ternyata yang terjadi sebaliknya, dia sudah berancang-ancang mengirim surat ke Presiden SBY terkait hal tersebut.

Kita mendukung dan mengapresiasi keberanian Dahlan mengungkap nama-nama anggota dewan diduga pemeras BUMN. Langkah tersebut perlu didukung sebagai langkah berani untuk membersihkan perilaku korup para elite negeri ini. Sekarang tinggal memprosesnya oleh BK DPR.

Dukungan Forum Pemred
Karena Dahlan Iskan sudah menyerahkan nama beserta kronologisnya beserta saksi-saksinya, maka saatnya kita menunggu keseriusan BK DPR untuk mengusut praktik pemerasan terhadap BUMN tersebut. Dahlan menyebut laporannya sudah sangat jelas dan Dahlan mengistilahkannya sebagai vulgar. Dirut BUMN dan anggota dewan yang diduga memeras harus dipanggil untuk diperiksa. Ini momentum yang baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR.

Kita juga mendukung upaya Dahlan melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika laporan ke BK DPR tidak ditindaklanjuti. Syukur, BK memang langsung menggelar rapat, tapi bagaimana kelanjutan dan hasilnya kita tunggu saja.

Terlepas dari itu, Dahlan yang mendapat “dukungan” spontan dari Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), menurut hemat saya perlu melaporkan ke KPK. Sebab, secara psikologis BK DPR diduga akan membela rekannya. Apalagi hal itu menyangkut nama baik partai, kredibilitas dan citra DPR, dan kasus yang dilaporkan Dahlan ditengarai akan berdampak pada penurunan perolehan suara pada Pemilu tahun 2014 mendatang.

Bagaimanapun, informasi yang diberikan Dahlan, sepanjang bisa dibuktikan, dapat menjadi momentum yang bagus untuk pembenahan di eksekutif dan legislatif. Kita berharap banyak isu ini bisa dibuktikan dan dibawa ke ranah hukum, sehingga menjadi momentum bersejarah.

Jika ada bukti yang kurang, saya pikir teman-teman yang tergabung dalam Forum Pemred tadi, siap melengkapinya. Kekuatan media jangan sampai dikalahkan suara-suara miring yang patut dicurigai sebagai upaya membela diri, membela partai, dan lembaga DPR.

Kita berharap perang antara Dahlan Iskan vs oknum wakil rakyat dari DPR ini dapat dimenangkan oleh Dahlan. Media harus tetap mengawal kasus ini, sembari menampilkan/menyiapkan bukti-bukti. Solidaritas wartawan sangat perlu. Dan karena masih dalam suasana Hari Pahlawan, maka Dahlan Iskan pantas dan patut kita juluki pahlawan antikorupsi.***


Yurnaldi
Praktisi Media. Pernah Bekerja di Beberapa Media.